Padang,—-Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengapresiasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumbar.
Gubernur bersama Forkomida, BI Perwakilan Sumbar, OJK dan Kanwil BJP Kemenkeu Sumbar serta Ombudsman dan Komisi Informasi Sumbar menjadi saksi atas pencanangan sebagai ujud konkrit reformasi birokrasi.
“Reformasi birokrasi merupakan suatu keniscayaan yang semangatnya telah didengungkan semenjak 22 tahun silam, tepat dimulainya era reformasi dan menjadi antitesa terhadap iklim birokrasi pada era orde baru,”ujar Irwan Prayitno, Rabu 17/6 di Aula Kantor BPS Sumbar.
Kata Irwan Prayitno tidak ada istilah terlambat, tertunda, reformasi birokrasi adalah semangat antitesa dari Orde Baru, yang pelaksanaannya terus dilakukan secara bertahap.
Sebagai suatu perubahan yang mendasar Gubernur Irwan menuturkan bahwa perubahan mesti diawali dengan mindset dan prilaku Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurut Gubernur, pihaknya telah menerapkan beberapa area perubahan tersebut diantaranya melalui perubahan peraturan perundang-undangan, tata laksana, peningkatan SDM, SOP pelayanan publik dan sebagainya.
“Hal ini masuk dalam visi misi saya nomor dua yaitu reformasi birokrasi, itu sudah dari tahun 2010 yang lalu,” terangnya.
Terakhir Gubernur Irwan mengucapkan selamat kepada BPS Sumbar, dengan semangat zona integritas menuju WBK/WBBM
diharapkan pelayanan kedepan menjadi semakin membaik.
“Harapan kami zona integritas merupakan wujud modal pelayanan publik yang baik kedepannya,” pungkas Gubernur Irwan.
Sementara Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat Pitono mengatakan reformasi birokrasi merupakan salah satu langka awal mendukung program pemerintah.
Salah satunya untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment.
Disamping itu ia menegaskan bahwa ASN semestinya dituntut agar bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
“ASN harus memberikan pelayanan prima, meningkatkan kapasitas dan akutabilitas kinerjanya,” tegas Pitono.
Pitono mengatakan bahwa tantangan kedepan adalah bagaimana membangun kolaborasi dan elaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan khususnya dalam menghasilkan data yang berkualitas.
Wakil Ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi mengatakan bagi BPS Sumbar tidak berat menerapkan zona integritas dan WWBM.
”BPS setiap tahun dalam penilai keterbukaan informasi publik termasuk instansi vertikal di Sumbar yang komit dan konsisten menjalankan keterbukaan informasi publik,”ujar Adrian.(rilis: isc/mmc-kominfosb)
