Mangkrak Proses Seleksi KI Sumbar, Ope: DPRD Harus Segera Tuntaskan

oleh -149 Dilihat
IDCloudHost | SSD Cloud Hosting Indonesia

PADANG,— Perjalanan proses seleksi calon komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar periode 2023-2027, mengendap di DPRD Sumbar alias mangkrak sehingga tidak ada kejelasan sampai sekarang. Makanya, dilakukan perpanjangan masa tugas komisioner 2019-2023 yang seharusnya sudah berakhir sejak Februari 2023 lalu.

Memang, di Sumbar saat ini cukup banyak yang mangkrak, terutama soal infrastruktur, kini KI pula. Karena itu, dedengkot Perhimpunan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik Sumbar (PJKIP) Sumbar yang sudah berbadan hukum, Revdi Iwan Syahputra atau top dikenal dengan Lord Ope angkat bicara.

Ini soal proses seleksi Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat (Sumbar) yang prosesnya ‘ngetem’ di DPRD Sumbar.

“Ayo DPRD Sumbar tuntaskan proses KI Sumbar yang mangkrak, selesaikan segera!!!, karena ini tak sesuai dengan kesinabungan lembaga penting itu,” tegas Revdi Iwan Syahputra, Senin (3/7) di Padang.

Menurut Lord Ope yang juga Pengurus PWI Sumbar, Pemred Harian Haluan dan mantan Pemred Padang Ekspres, KI Sumbar prosesnya sudah sangat panjang dan telah tersebar pula informasi tentang lima nama diduga lolos fit and proper test DPRD Sumbar.

“Sudah di ujung kok belum ending juga, kalau ada masalah sebaiknya disampaikan ke publik. Di mana masalahnya, supaya elegan DPRD sebagai lembaga aspiratif, jangan dibiarkan mengendap,” ujar Lord Ope

Kerja KI itu diatur UU 14 tahun 2008 dengan masa periode tugas adalah empat tahun.

“KI Periode saat ini sudah masuk masa perpanjangan, sampai komisioner baru dilantik, namun karena berlarut-larut menjadi tidak elok, Pimpinan DPRD Sumbar punya hak veto dalam proses ini, jika sudah diumumkan hasilnya, dikirim ke Gubernur Sumbar untuk di SK kan dan dilantik oleh Gubernur,” ujar Lord Ope yang juga mantan Pemred Harian Rakyat Sumbar.

Sehingga itu, kata Lord Ope lebih cepat lebih baik KI Sumbar periode ketiga ini dituntaskan. Apalagi KI Sumbar akan melakukan monev badan publik.

“KI Sumbar itu adalah benteng terakhir untuk membuka informasi publik yang ditutupi badan publik, jika dibiarkan periode perpanjangan ini berlarut-larut tentu tak bagus untuk regenerasi komisioner yang komit mengawal keterbukaan informasi publik,” pungkas Lord Ope. (ms/*/mal)