Headline

Temui Mahyeldi, Kabid Hukum Polda Sumbar Sampaikan Proyek Perubahan Nagari Tageh Bidang Hukum

0
Spread the love

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Buya Mahyeldi menerima kunjungan Pejabat Utama Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar, Kabid Hukum, Kombes Pol Nina Febri Linda, di Istana Gubernur, Senin (26/7/2021) malam.

Kehadiran satu-satunya polisi wanita (Polwan) berpangkat Komisaris Besar di Polda Sumbar, tersebut dalam rangka menyampaikan usulan program penguatan bidang hukum bagi nagari-nagari di Sumbar.

Menurut Nina, program yang dinamakan proyek perubahan Nagari Tageh Bidang Hukum, itu merupakan implementasi dari program Pemerintah Provinsi Sumbar yang menetapkan 11 ‘ketagehan’ (ketangguhan) nagari, salah satunya adalah bidang hukum. Oleh karena Itu, maka bidang hukum Polda Sumbar ingin turut serta berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum di nagari.

Untuk itu ada 5 nagari yang akan ditetapkan menjadi pilot proyek, yaitu Nagari Situjuah Batua, Nagari Pasia Laweh, Nagari Kinari, Nagari Kinali dan salah satu nagari di Pesisir Selatan.

“Kita buatkan buku pedomannya tentang bagaimana mewujudkan nagari tageh bidang hukum. Tujuannya agar masyarakat nagari lebih sadar hukum. Dan tidak semua persoalan harus berujung laporan ke polisi. Banyak perangkat di nagari yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan di nagari. Niniak mamak, bundo kandung, babinkamtibmas, dll. Bahkan ada nagari di Solok yang sudah memiliki semacam peradilan adat, ini bagus sekali,” ujar Nina.

Ditambahkan juga, penguatan kesadaran hukum nagari ini penting mengingat Sumbar termasuk daerah yang masih tergolong tinggi tingkat kriminalitasnya seperti penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual, dan sebagainya.

Gubernur Buta Mahyeldi mendukung sepenuhnya proyek perubahan yang dibuat oleh Kombes Pol. Nina Febri Linda, yang saat ini menjadi peserta PKN-1 angkatan 49 tahun 2021 tentang mewujudkan nagari tageh bidang hukum sebagai tindak lanjut dari program Presiden RI tentang kampung tangguh.

“Semoga dengan konsep nagari tageh bidang hukum ini dapat mewujudkan masyarakat yang patuh hukum melalui optimalisasi peranan seluruh sumber daya yang ada dalam masyarakat melalui pendekatan kearifan lokal,” ucap Buya Mahyeldi.(doa/MMC)

 

 

Facebook Comments

You may also like

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Headline