Wagub Sumbar : Perlunya Kolaborasi BKKBN, Pemprov dan Pemda Dalam Mengatasi Masalah Pertumbuhan Penduduk

oleh -182 Dilihat
IDCloudHost | SSD Cloud Hosting Indonesia

Padang,—Untuk menyonsong bonus demografi, dimana penduduk Indonesia lebih didominasi oleh generasi milenial dan diprediksi akan adanya lonjakan pertumbuhan penduduk yang signifikan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), luncurkan program baru yakni Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) merupakan program BKKBN yang memfokuskan kepada pembangunan keluarga.

Dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Penelahaan Program Bangga Kencana Provinsi Sumbar Tahun 2020 di Axana Hotel Selasa (18/08/2020), Wagub Sumbar Nasrul Abit menyebut bahwa pembangunan keluarga harus adanya kolaborasi dan penyatuan visi yang sama antara BKKBN, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

“Kalau dilihat masyarakat-masyarakat di pelosok yang tingkat kehidupannya masih jauh dari kata sejahtera, ini bukan hanya tanggung jawab BKKBN yang erat kaitannya dengan kesehatan, kesejahteraan keluarga, tapi harus jadi tanggung jawab bersama, Dinas Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, perlunya kolaborasi bersama-sama dalam menyelesaikan pertumbuhan penduduk,” sebut Wagub.

Selain itu juga mengapresiasi BKKBN yang telah berhasil dengan program sejuta akseptor, yang diharapkan bisa menekan laju pertumbuhan penduduk kedepan, agar masalah peningkatan pertumbuhan penduduk kedepan bisa diatasi.

Selain itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Etna Estelita mengatakan, bahwa dengan adanya program BKKBN Bangga Kencana yang memfokuskan kepada pembangunan keluarga.

“Pembangunan keluarga yang dimaksud disini adalah keluarga berkualitas,” ucap Etna.

Program yang melibatkan OPD KB Kab/Kota dan Babinsa se Sumatera Barat dapat mengsinergikan program Pemprov dengan Pemerintah Kab/Kota agar masalah laju pertumbuhan penduduk bisa ditekan.

Turut hadir Walikota Pariaman, Danrem 032 Wirabraja, Babinsa Kab/Kota se Sumatera Barat, Dinas Kesehatan, Kepala OPD serta awak media baik cetak maupun elektronik. (RYH/MMC Diskominfo)