PADANG,Kliksiar— Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatra Barat Tahun 2025–2029 kembali menggelar rapat kerja lanjutan, Kamis, 26 Juni 2025, di Gedung DPRD Sumbar. Rapat ini menjadi momentum penting dalam penyusunan arah pembangunan lima tahun ke depan.
Sejumlah mitra kerja dari lintas organisasi perangkat daerah (OPD) hadir dalam pembahasan strategis tersebut. Ketua Pansus, Indra Catri, menegaskan pentingnya menyelaraskan visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah agar Sumbar bisa melaju sebagai provinsi yang maju dan berkelanjutan.
“RPJMD ini harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, realistis dalam pendanaan, dan mampu menjadikan Sumbar lebih mandiri secara ekonomi,” kata Indra Catri.
Ia menjelaskan, pansus terus menggali masukan dan merumuskan strategi agar dokumen RPJMD menjadi implementatif serta mampu menjawab tantangan lokal dan dinamika kebijakan nasional, terutama yang berkaitan dengan tekanan fiskal dan pendapatan daerah.
Menurut Indra, pansus juga baru saja melakukan studi banding ke beberapa provinsi guna menyempurnakan penyusunan dokumen strategis tersebut. Dari kunjungan itu, pansus memperdalam sejumlah isu prioritas, mulai dari arah kebijakan pembangunan, strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga dampak kebijakan pusat seperti opsen pajak dan pengalihan pajak kendaraan bermotor ke daerah.
Selain itu, pansus menyoroti pentingnya perencanaan alternatif jika terjadi tekanan fiskal serta menyelaraskan program agar konsisten dari perencanaan hingga implementasi di lapangan.
Sinergi antara RPJMD provinsi dan rencana pembangunan kabupaten/kota juga menjadi fokus utama. Pansus mendorong harmonisasi kebijakan daerah di sektor pendidikan, kesehatan, kelautan, pariwisata, hingga optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru. (***)
