PADANG,KLIKSIAR— Di tengah hiruk-pikuk birokrasi yang sering kali abai pada kelompok rentan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas (FISIP UNAND) justru melangkah ke arah sebaliknya. Kamis pagi, 11 September 2025, mereka menggelar Program Pengabdian Internasional bertema “Strengthening the Competence of Civil Servants (ASN) at the West Sumatran Officer for Social and Disability Service” di Aula UPTD Panti Sosial Bina Grahita Harapan Ibu (PSBGHI), Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
Acara dibuka oleh Wakil Dekan I FISIP UNAND, Dr. Tengku Rika Valentina, yang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas disiplin antara Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi untuk memperkuat pelayanan publik yang inklusif.
Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Suyanto, menyambut hangat kegiatan ini. “Kami sangat senang atas pengabdian ini. Semoga kerja sama ini tidak berhenti di sini,” ujarnya, singkat tapi bermakna.
Namun sorotan utama datang dari narasumber internasional, Dr. Dina Afrianty dari Australian Catholic University. Dalam sesi yang dimoderatori oleh Dr. Indah Adi Putri, Dr. Dina bicara tanpa basa-basi “Ilmu politik bukan hanya teori. Ia harus jadi alat evaluasi kebijakan, terutama untuk penyandang disabilitas. Jika mereka diberi akses kerja yang layak, negara pun diuntungkan lewat pajak yang mereka bayarkan.”
Data Susenas dan Bappenas menunjukkan bahwa 15–20% populasi Indonesia adalah penyandang disabilitas angka yang setara dengan total penduduk Australia. Tapi sayangnya, pelayanan terhadap mereka masih jauh dari ideal.
Dr. Dina juga menyoroti nasib ASN yang bertugas di sektor disabilitas. “Mereka bekerja dua kali lebih keras. Tapi apakah penghargaan dan remunerasi mereka sepadan? Kalau negara ingin pelayanan yang bermartabat, maka ASN-nya pun harus diperlakukan dengan martabat,” tegasnya.
Kegiatan ini bukan sekadar seminar. Ia adalah panggilan untuk membenahi sistem. Untuk memastikan bahwa ASN yang melayani penyandang disabilitas bukan hanya diberi tugas, tapi juga diberi penghargaan.
Acara ditutup dengan penyerahan sertifikat oleh Kepala Departemen Ilmu Politik FISIP UNAND, Dr. Zulfadli, kepada Suyanto. Tapi yang lebih penting dari selembar sertifikat adalah komitmen untuk terus bergerak dari wacana ke aksi. (***)
