JAKARTA,KLIKSIAR — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong arah pembangunan Sumbar ke depan tidak lagi semata bertumpu pada kemampuan fiskal daerah. Menurutnya, percepatan pembangunan membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah, dunia usaha, serta diaspora Minangkabau di berbagai belahan dunia.
Hal itu disampaikan Muhidi saat menjadi salah satu pembicara pada Forum Silaturahmi Minangkabau Diaspora Network Global (MDNG) 2026 di Auditorium Lantai 12 Universitas YARSI Jakarta, Sabtu (23/5).
Menurut Muhidi, potensi besar yang dimiliki perantau Minang harus mampu disinergikan dengan kekuatan ekonomi dan investasi untuk mempercepat pembangunan daerah yang berdaya saing global.
“Kita ingin pembangunan Sumatera Barat tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi diperkuat melalui kolaborasi dengan dunia usaha dan diaspora Minangkabau. Seluruh stakeholder harus mampu memanfaatkan peluang untuk optimalisasi pembangunan,” ujarnya.
Muhidi mengatakan, Sumbar memiliki banyak komoditas unggulan yang belum memberikan nilai tambah maksimal bagi masyarakat. Komoditas seperti gambir, kakao, kopi, kayu manis, sawit hingga hasil pertanian strategis lainnya perlu didorong menuju industrialisasi modern.
“Kita ingin komoditas unggulan Sumbar tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi berkembang menjadi industri bernilai tambah tinggi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di Sumatera Barat. Menurutnya, investasi tidak hanya berbicara soal modal dan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan nilai sosial dan budaya masyarakat Minangkabau.
Muhidi menegaskan, persoalan strategis seperti tanah ulayat harus diselesaikan melalui pendekatan musyawarah dan nilai “Saiyo Sakato” yang selama ini menjadi kekuatan budaya Minang.
“Kami menyadari investasi membutuhkan kepastian hukum, kemudahan regulasi dan dukungan sosial masyarakat. Terkait berbagai persoalan, termasuk tanah ulayat, nilai musyawarah dan Saiyo Sakato menjadi jalan penyelesaian yang adil dan bijaksana,” jelasnya.
Ia menambahkan, DPRD Sumbar berkomitmen memperkuat regulasi dan pengawasan guna menciptakan kepastian hukum bagi investor tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat nagari.
“DPRD Provinsi Sumatera Barat akan terus menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan untuk memperkuat kepastian hukum, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta mendorong pembangunan yang berpihak kepada masyarakat nagari,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Muhidi turut memperkenalkan konsep pembangunan kolaboratif berbasis jaringan yang disebut model “Bintang Laut”. Konsep tersebut menempatkan pembangunan daerah tidak lagi bersifat sentralistik, tetapi dibangun melalui kolaborasi antara nagari, perantau, pemerintah dan pelaku usaha.
Menurutnya, pola pembangunan kolaboratif itu akan membuat ekonomi Sumbar lebih fleksibel, adaptif dan memiliki daya tahan kuat menghadapi tantangan global.
Selain itu, Muhidi juga mendorong konsep investasi berbasis adat sebagai identitas pembangunan Sumatera Barat. Dalam konsep tersebut, tanah ulayat tidak dipandang sebagai hambatan investasi, melainkan bagian dari sinergi sosial antara ninik mamak, masyarakat nagari dan investor.
“Investasi di Minangkabau bukan hanya transaksi ekonomi, tetapi hubungan sosial dan budaya yang saling menguatkan,” tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengatakan Minangkabau merupakan etnis terbesar keenam di Indonesia dengan populasi sekitar 6,7 juta jiwa dan memiliki jejak sejarah besar di tingkat nasional maupun internasional.
Menurut Mahyeldi, banyak tokoh Minang berperan penting sebagai ulama, pejuang kemerdekaan hingga pemimpin bangsa. Di antaranya Raja Baginda penyebar Islam di Filipina, Ahmad Khatib Al Minangkabawi Imam Besar Masjidil Haram, serta tokoh nasional seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir dan Tan Malaka.
“Sebanyak 21 dari 200 Pahlawan Nasional Indonesia berasal dari Minangkabau atau keturunannya. Bahkan tiga dari empat pendiri Republik Indonesia merupakan putra Minang,” ujarnya.
Mahyeldi juga mengungkapkan sejumlah tantangan strategis pembangunan di Sumbar, mulai dari kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, hingga keterbatasan infrastruktur dasar dan sosial ekonomi.
Selain itu, daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga dinilai masih perlu diperkuat untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, ia berharap seluruh tokoh perantau Minang dapat bersama-sama dengan masyarakat di ranah membangun kampung halaman.
“Dalam kesempatan ini, kami sangat berharap seluruh tokoh perantau dapat bersama-sama dengan kami di ranah membangun tanah Minangkabau yang kita cintai ini,” tutupnya. (Adv)
