PADANG,KLIKSIAR – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang terus memperkuat upaya mewujudkan pemilu inklusif dengan melibatkan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam pendidikan serta pengawasan kepemiluan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat dalam kantor bertajuk Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya di Kantor Bawaslu Kota Padang, Rabu (11/11).
Ketua Bawaslu Kota Padang, Eris Nanda, mengatakan, pendidikan kepemiluan dan pengawasan pemilu harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Penyandang disabilitas dan kelompok rentan perlu mendapat perhatian agar dapat berpartisipasi secara setara dalam proses demokrasi.
Menurutnya, Bawaslu Padang telah menjalin komunikasi dengan sejumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) dan kelompok disabilitas. Bahkan, ke depan direncanakan dukungan penerjemah atau juru bahasa isyarat untuk mempermudah penyampaian informasi kepemiluan.
“Kelompok disabilitas jangan hanya ditempatkan sebagai objek sosialisasi. Mereka juga harus diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam pengawasan pemilu,” ujarnya.
Eris menegaskan, persoalan aksesibilitas harus menjadi perhatian sejak tahapan pemutakhiran data pemilih hingga hari pemungutan suara. Dengan demikian, setiap warga dapat menggunakan hak pilihnya tanpa menghadapi hambatan.
Anggota Bawaslu Kota Padang, Firdaus Yusri, menambahkan, pengawasan terhadap pemenuhan hak kelompok rentan harus dilakukan sejak awal tahapan pemilu, termasuk dalam persiapan tempat pemungutan suara (TPS).
Menurutnya, persoalan aksesibilitas masih menjadi tantangan bagi penyandang disabilitas ketika hendak menyalurkan hak pilih. Karena itu, ketersediaan fasilitas, pendamping, serta penerjemah sesuai kebutuhan perlu menjadi perhatian penyelenggara pemilu.
Bawaslu Padang, katanya, mulai membangun komunikasi dengan kelompok disabilitas sekaligus mendorong agar kebutuhan mereka diakomodasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
Ia berharap penyandang disabilitas memperoleh ruang dan fasilitas yang memadai sehingga dapat berpartisipasi secara mandiri, aman, dan bermartabat.
“Keberagaman masyarakat merupakan kekuatan demokrasi yang harus diakomodasi. Jangan sampai ada warga yang terhambat menggunakan hak politiknya karena keterbatasan akses,” katanya.
Sementara itu, anggota Bawaslu Padang, Akhiro Murio, mengingatkan pentingnya memahami karakteristik penyandang disabilitas sebelum melakukan pendekatan dan pendampingan.
Menurutnya, setiap kelompok disabilitas memiliki kebutuhan dan sensitivitas yang berbeda. Karena itu, jajaran Bawaslu perlu memiliki pemahaman yang tepat agar komunikasi dan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan secara efektif.
Di sisi lain, anggota Bawaslu Padang, Rahmad Ramli, menekankan pentingnya pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Pengawasan terhadap data pemilih merupakan bagian dari tugas Bawaslu sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
Ia mengatakan, data pemilih bersifat dinamis sehingga membutuhkan evaluasi dan pengawasan secara berkala. Langkah tersebut penting untuk meminimalkan persoalan pendataan yang berpotensi merugikan hak politik masyarakat.
Termasuk di dalamnya memastikan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya terakomodasi dalam daftar pemilih.
Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Padang berharap keterlibatan kelompok disabilitas semakin meningkat. Mereka tidak hanya hadir sebagai pemilih, tetapi juga memiliki kesempatan menjadi bagian dari pengawasan partisipatif.
Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu ke depan diharapkan semakin terbuka, setara, dan mampu menjamin terpenuhinya hak politik seluruh warga negara. (*)
