PADANG,KLIKSIAR – Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang dalam mengevaluasi pelaksanaan program pengawasan pemilu sepanjang 2026.
Evaluasi tersebut dibahas dalam rapat dalam kantor Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan Bawaslu Kota Padang, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini difokuskan pada pelaksanaan program pengawasan, terutama kegiatan non-tahapan yang menjadi bagian dari penguatan pengawasan pemilu secara berkelanjutan.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Padang, Firdaus Yusri, mengatakan evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana program yang telah dilaksanakan berjalan efektif, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan.
“Program pengawasan non-tahapan yang berjalan sepanjang tahun perlu dievaluasi secara berkala. Dengan begitu, kita bisa mengetahui kendala yang dihadapi sekaligus merumuskan langkah perbaikan agar pelaksanaan pengawasan ke depan lebih efektif,” ujarnya.
Menurut Firdaus, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Untuk memastikan akurasi data, Bawaslu Kota Padang terus melakukan koordinasi dengan KPU dan instansi terkait.
Ia menilai keterbukaan data pemilih merupakan hal penting dalam mendukung optimalisasi pengawasan. Data yang disampaikan KPU diharapkan dapat diakses dan diketahui Bawaslu maupun peserta pemilu sehingga proses pencermatan dan pemetaan potensi persoalan dapat dilakukan lebih baik.
“Kita berharap data pemilih yang disampaikan KPU lebih terbuka dan terperinci. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berpatokan pada angka akumulatif, tetapi juga bisa mencermati detail data yang diperlukan,” katanya.
Firdaus juga menyinggung perubahan regulasi yang direncanakan pada 2027. Perubahan tersebut diharapkan mampu menyederhanakan mekanisme pemutakhiran data pemilih tanpa mengurangi substansi dan kualitas pengawasan.
Memasuki triwulan IV, Bawaslu Kota Padang juga telah menyampaikan rekomendasi terkait data pemilih dari unsur TNI dan Polri. Namun, proses tersebut masih membutuhkan koordinasi intensif serta komunikasi resmi melalui mekanisme surat-menyurat.
“Untuk data TNI dan Polri, tentu diperlukan koordinasi dan komunikasi resmi dengan pihak terkait. Ini menjadi salah satu tantangan yang perlu terus kita upayakan penyelesaiannya,” jelasnya.
Selain persoalan data pemilih, evaluasi juga menyoroti penguatan pengawasan partisipatif. Firdaus mengakui, sejumlah program seperti forum warga dan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif masih perlu ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat terlibat dalam mengawal proses demokrasi.
Menurutnya, pengawasan pemilu tidak dapat hanya mengandalkan jajaran Bawaslu. Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kekuatan penting dalam mencegah dan mengantisipasi potensi pelanggaran pemilu.
“Partisipasi masyarakat sangat penting. Karena itu, komunikasi dan kesadaran masyarakat perlu terus dibangun agar mereka tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga ikut mengawasi dan mengawal proses demokrasi,” tuturnya.
Melalui evaluasi tersebut, Bawaslu Kota Padang berharap pelaksanaan program pengawasan ke depan semakin terarah, terutama dalam pemutakhiran data pemilih, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta peningkatan keterlibatan masyarakat.
Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi bahan perbaikan dalam menyusun strategi pengawasan yang lebih efektif dan mampu mendeteksi berbagai potensi persoalan sejak dini. (*)
