* Esei Resonansi *
IRDAM IMRAN — Mantan Birokrat Parlemen Senayan
Dalam pusaran wacana pergantian Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menghadapi momentum penting untuk memperlihatkan eksistensi dan kontribusi konstitusionalnya. DPD jangan hanya tampil menyuarakan desakan agar Wakil Presiden mengundurkan diri atau mendukung proses pemberhentian. DPD juga perlu berinisiatif menawarkan gagasan tentang kriteria dan figur calon pengganti yang memiliki kapasitas kenegarawanan, termasuk tokoh dari luar struktur partai politik.
Jejak digital Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menarik dicermati dalam konteks ini.
Pada 13 Oktober 2026, Tamsil menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun dan sejumlah pihak yang menyampaikan aspirasi mengenai tindak lanjut persoalan konstitusional Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pertemuan tersebut, Tamsil menyatakan DPD akan menampung masukan dan membuka ruang kajian melalui diskusi serta pelibatan para ahli.
Kemudian, pada 8 November 2026, Tamsil hadir bersama sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia di Lapangan Masjid Agung Al Azhar, Jakarta Selatan. Dalam forum tersebut, Tamsil menyampaikan pandangannya mengenai persoalan Wakil Presiden dan menyatakan akan meneruskan aspirasi masyarakat kepada DPD RI.
Dua peristiwa itu memperlihatkan keterlibatan Tamsil dalam ruang dialog kelembagaan dan ruang aspirasi publik. Namun, pertanyaan berikutnya adalah: bagaimana aspirasi tersebut diterjemahkan menjadi agenda kelembagaan DPD RI yang lebih konkret?
Jangan sampai keterlibatan senator berhenti pada penerimaan delegasi, pernyataan di hadapan wartawan, atau kehadiran dalam aksi masyarakat. Aspirasi konstitusional harus ditindaklanjuti melalui kajian, rekomendasi, dan gagasan penyelesaian yang berada dalam koridor kewenangan lembaga.
DPD DAN ALTERNATIF KEPEMIMPINAN NASIONAL
Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua calon, sedangkan MPR memilih salah satunya. Dengan demikian, DPD tidak mempunyai kewenangan formal mengajukan calon secara langsung.
Namun, DPD merupakan bagian dari keanggotaan MPR. Karena itu, DPD memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi daerah, membangun komunikasi dengan Presiden, serta menyusun rekomendasi mengenai kriteria calon yang dapat dipertimbangkan.
Di sinilah pentingnya DPD tidak hanya membicarakan siapa yang harus mundur, tetapi juga siapa dan dengan kriteria apa jabatan Wakil Presiden dapat diisi apabila terjadi kekosongan.
Mengapa alternatifnya tidak membuka ruang bagi tokoh profesional, akademisi, birokrat senior, mantan pimpinan lembaga negara, dan negarawan independen yang tidak sedang menjadi pengurus partai politik?
Bukan untuk menyingkirkan partai politik, melainkan memperluas sumber kepemimpinan nasional.
KRITERIA WAKIL PRESIDEN YANG PERLU DITAWARKAN
DPD dapat menginisiasi forum konsultasi nasional untuk merumuskan sejumlah kriteria:
1. Memiliki integritas, rekam jejak pengabdian dan kapasitas kenegarawanan.
2. Memahami konstitusi, demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
3. Memiliki pengalaman kepemimpinan nasional dan kemampuan bekerja bersama Presiden.
4. Memahami persoalan ketimpangan pembangunan dan hubungan pusat-daerah.
5. Bebas dari konflik kepentingan yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan.
6. Mampu menjaga persatuan nasional di tengah perbedaan politik.
Forum tersebut dapat melibatkan akademisi, mantan pejabat negara, organisasi masyarakat sipil, tokoh daerah, profesional, serta kalangan perguruan tinggi.
Hasilnya dapat disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan pertimbangan dalam menggunakan hak konstitusionalnya mengajukan dua calon kepada MPR.
DPD JANGAN KEHILANGAN MOMENTUM
Keterwakilan daerah tidak seharusnya hanya menjadi pelengkap dalam proses politik nasional. DPD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan daerah ikut diperhitungkan dalam setiap momentum penting ketatanegaraan.
Jejak Tamsil Linrung menerima Denny Indrayana dan hadir dalam forum aspirasi bersama Jimly Asshiddiqie dapat menjadi pintu masuk untuk mendorong langkah yang lebih institusional.
Pada akhirnya, persoalan pergantian Wakil Presiden bukan sekadar persoalan pergantian figur atau pembagian kekuasaan antarelite politik. Ini merupakan kesempatan memperkuat demokrasi konstitusional dan memperluas partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kepemimpinan nasional.
DPD RI jangan hanya berani menyuarakan siapa yang harus mundur. DPD juga harus berani menawarkan kriteria, gagasan, dan alternatif kepemimpinan nasional.
Sebab, lembaga perwakilan daerah bukan hanya tempat menyampaikan keberatan terhadap kekuasaan pusat, melainkan juga ruang untuk menawarkan solusi bagi masa depan bangsa.
