JAKARTA,KLIKSIAR – Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Barat (GERTAK SUMBAR) mengadukan dugaan penyimpangan pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kortastipidkor Polri, serta Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, 16 November 2026.
Pengaduan tersebut berkaitan dengan pengelolaan aset daerah berupa tanah seluas sekitar 108 hektare di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Selain status aset, GERTAK SUMBAR juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian penyertaan modal, komposisi saham, investasi infrastruktur yang bersumber dari APBD, hingga penggunaan dividen dan dana perusahaan.
Dalam pengaduan yang disampaikan, GERTAK SUMBAR meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan independen, menelusuri aliran keuangan, serta mengusut pertanggungjawaban pihak-pihak yang terkait apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum.
Para pengadu terdiri dari Aryanda Putra, SH, Dr. Muhammad Jamil, S.Sos.I., MA, Viedro Bernanda Fitraski, SH, Fadhli Hakimi, SE, dan Ilham Priduan Zulfira, S.P.
GERTAK SUMBAR menilai persoalan tersebut tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan bisnis atau administrasi korporasi. Sebab, di dalamnya terdapat aset dan penyertaan modal pemerintah daerah yang harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya.
Soroti Komposisi Saham dan Nilai Penyertaan
Dalam dokumen pengaduannya, GERTAK SUMBAR mengungkapkan, tanah seluas sekitar 108 hektare itu dibebaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada awal 1990-an dengan menggunakan dana APBD sekitar Rp1,958 miliar.
Tanah tersebut kemudian ditetapkan sebagai penyertaan modal daerah pada PT ARP senilai Rp3 miliar berdasarkan Perda Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 1995.
Namun, dalam perkembangannya, terdapat sejumlah persoalan yang dinilai perlu ditelusuri aparat penegak hukum.
Salah satunya menyangkut komposisi saham. Perda menetapkan kepemilikan saham pemerintah daerah sebesar 51 persen dan pihak swasta 49 persen. Sementara itu, Akta Pendirian PT ARP Nomor 183 mencatat komposisi saham masing-masing 50 persen.
Bahkan, berdasarkan risalah RUPS 8 September 1999 yang dirujuk dalam pengaduan, pihak swasta disebut belum sepenuhnya memenuhi kewajiban setoran modalnya.
Persoalan lainnya berkaitan dengan nilai penyertaan tanah. Akta Nomor 2 tanggal 9 Juni 1999 memuat mekanisme penyertaan tanah seluas 108 hektare dengan nilai Rp5.000 per meter persegi atau total Rp5,4 miliar.
Angka tersebut berbeda Rp2,4 miliar dibandingkan nilai penyertaan Rp3 miliar sebagaimana ditetapkan dalam Perda.
Karena itu, GERTAK SUMBAR meminta dasar penilaian tanah, perubahan nilai penyertaan modal, serta pencatatan capital gain dan goodwill diperiksa secara menyeluruh.
HGB dan Investasi APBD Jadi Perhatian
GERTAK SUMBAR juga mempertanyakan status hukum tanah yang kemudian diterbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT PIP, sementara Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disebut tidak diproses.
Persoalan tersebut dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kepastian penguasaan dan perlindungan aset daerah.
Dalam pengaduan itu juga dirujuk hasil audit investigatif BPKP Perwakilan Sumatera Barat yang mencatat adanya ketidaksesuaian setoran modal pihak swasta serta investasi pembangunan infrastruktur dari APBD sebesar Rp7.841.822.156,02.
Investasi infrastruktur tersebut disebut tidak dicatat sebagai tambahan investasi oleh PT ARP maupun PT PIP.
Selain itu, GERTAK SUMBAR merujuk Surat BPK Nomor 96/S-HP/XVIII.PDG/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang berkaitan dengan risiko kehilangan aset seluas 108 hektare serta potensi tidak diperolehnya dividen dan uang pemasukan akibat perubahan hak atas tanah.
Dividen Rp1,53 Miliar dan Dana Perusahaan
Persoalan lain yang turut disorot adalah pengelolaan dividen dan penggunaan dana perusahaan.
Berdasarkan dokumen yang disampaikan, PT PIP disebut membagikan dividen bersih sebesar Rp1,53 miliar kepada PT ARP pada Oktober 2014.
Namun, dalam RUPS 29 Juni 2016, pembagian dividen tersebut diputuskan untuk ditunda dan ditempatkan dalam rekening penampungan atau escrow account sambil menunggu hasil audit BPKP.
GERTAK SUMBAR juga menyoroti penggunaan dana PT ARP oleh Direktur Utama yang tercatat sebesar Rp162.758.243 pada 2014 dan Rp377.335.040 pada 2015. Total dana yang menjadi perhatian mencapai Rp540.093.283.
Dalam pengaduan tersebut disebutkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hingga kini belum menerima bagian dividen yang menjadi haknya.
Seluruh komponen nilai tersebut diminta direkonsiliasi dan diperiksa untuk memastikan kedudukan serta pertanggungjawabannya secara hukum dan keuangan.
Kejati Sumbar Pernah Hentikan Penyidikan
Terkait riwayat penanganan perkara, GERTAK SUMBAR mengungkapkan bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebelumnya pernah menangani persoalan tersebut dan menghentikan penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor Print-964/L.3/Fd1/09/2021 tertanggal 14 September 2021.
Selanjutnya, pada 18 Januari 2024, Pengadilan Negeri Padang melalui Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2023/PN Pdg mengabulkan sebagian permohonan pemeriksaan PT ARP dan memerintahkan dilakukannya pemeriksaan dengan ahli yang ditunjuk melalui BPKP.
GERTAK SUMBAR menyatakan menghormati proses hukum yang telah berjalan. Namun, menurut mereka, penghentian penyidikan tersebut tidak serta-merta menutup kemungkinan pemeriksaan terhadap fakta atau dugaan perbuatan lain yang belum menjadi objek penanganan sebelumnya, sepanjang masih dimungkinkan menurut ketentuan hukum.
Mereka juga menegaskan tidak menyimpulkan adanya kesalahan ataupun konflik kepentingan dalam penanganan perkara sebelumnya.
Desak Tiga Institusi Bertindak
Melalui pengaduan tersebut, GERTAK SUMBAR menyampaikan tujuh tuntutan kepada aparat penegak hukum.
Pertama, meminta KPK memverifikasi dan mendalami seluruh dokumen secara independen, sekaligus menguji kewenangan penanganan berdasarkan Pasal 11 UU KPK, termasuk kemungkinan keterlibatan penyelenggara negara dan indikasi kerugian keuangan negara.
Kedua, meminta Kortastipidkor Polri menindaklanjuti laporan melalui penelaahan, penyelidikan maupun penyidikan apabila ditemukan dasar yang cukup. Termasuk menelusuri transaksi penyertaan modal, pengalihan tanah, dividen, dana perusahaan dan pihak-pihak terafiliasi.
Ketiga, meminta Jampidsus Kejagung memeriksa dasar, ruang lingkup serta pertimbangan hukum penerbitan SP3 pada 14 September 2021, termasuk menilai kemungkinan adanya fakta atau perbuatan lain yang belum ditangani.
Keempat, meminta ketiga institusi menelusuri status hukum dan penguasaan tanah 108 hektare, mulai dari proses pengadaan, penyertaan modal, penerbitan HGB, pemecahan bidang hingga transaksi dengan pihak ketiga.
Kelima, melakukan rekonsiliasi terhadap setoran modal swasta, perubahan nilai penyertaan, investasi APBD Rp7,84 miliar, dividen Rp1,53 miliar dan penggunaan dana perusahaan Rp540,09 juta bersama BPK dan BPKP.
Keenam, memeriksa pertanggungjawaban pihak swasta, direksi, komisaris, pemegang saham dan pejabat pemerintah daerah berdasarkan peran serta perbuatan masing-masing.
Ketujuh, memastikan adanya kepastian penerimaan pengaduan, mekanisme tindak lanjut, koordinasi antarlembaga dan penyampaian perkembangan penanganan sesuai ketentuan hukum.
Serahkan Pembuktian kepada Aparat
GERTAK SUMBAR menegaskan, pengaduan tersebut bukan dimaksudkan untuk menuduh individu tertentu ataupun mendahului proses hukum.
Ada atau tidaknya tindak pidana, pihak yang bertanggung jawab, serta besaran kerugian keuangan negara sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum dan lembaga pemeriksa yang berwenang.
Mereka juga menegaskan angka-angka yang disampaikan merupakan komponen nilai ekonomi berdasarkan dokumen yang masih membutuhkan verifikasi, rekonsiliasi dan audit, bukan angka kerugian keuangan negara yang telah ditetapkan secara final.
“Kami tidak meminta aparat penegak hukum membenarkan dugaan kami. Kami meminta aparat penegak hukum membuktikan atau membantah dugaan tersebut melalui pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” demikian penegasan GERTAK SUMBAR dalam pernyataan resminya.
GERTAK SUMBAR menyatakan akan terus mengawal pengaduan tersebut melalui jalur konstitusional dan profesional hingga ada kejelasan mengenai status aset, pengelolaan investasi serta pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terbukti terlibat.
Bagi mereka, tanah seluas 108 hektare itu bukan sekadar angka di atas peta, melainkan menyangkut uang rakyat, penyertaan modal daerah dan hak ekonomi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang harus dilindungi. (*)








