Padang,Kliksiar – Efisiensi anggaran bukan hanya soal pemangkasan biaya. Ini soal bagaimana kebijakan nasional berdampak langsung pada daerah. Dan DPRD DKI Jakarta tidak tinggal diam. Mereka turun ke lapangan, mendengar, mencermati, dan siap membawa aspirasi daerah ke DPR RI.
Pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta mengunjungi DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Jumat, (9/5/2025).
Mereka ingin tahu seberapa besar dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja anggota dewan di daerah.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoiruddin, tidak berbasa-basi.
“Kondisi Jakarta berbeda. Kami memiliki kekuatan fiskal. Tapi daerah lain? Mereka bergantung pada dana transfer pusat 70–90 persen. Ini harus disuarakan di DPR RI,” katanya dalam pertemuan dengan anggota DPRD Sumbar, Daswanto dan Irsyad Syafar.
Sebagai pengurus Asosiasi DPRD se-Indonesia, Khoiruddin berkomitmen untuk memperjuangkan suara daerah.
“Kami akan bersurat. Teman-teman DPRD se-Indonesia perlu disuarakan. Dan kami akan bawa ini ke DPR RI,” tegasnya.
Pertemuan ini bukan sekadar kunjungan biasa. DPRD DKI Jakarta tengah membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan APBD. Data dari daerah lain menjadi penting agar keputusan yang diambil benar-benar berdampak nyata.
Tidak hanya ke Sumbar, Banggar DPRD DKI juga melakukan kunjungan kerja ke DPRD Yogyakarta dan Batam. Mereka ingin melihat langsung bagaimana tiap daerah menghadapi tantangan efisiensi anggaran.
Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, mengakui bahwa kebijakan efisiensi berdampak langsung pada fungsi pengawasan anggota dewan.
“Kami harus tetap menjalankan pengawasan secara maksimal, salah satunya dengan memperbanyak rapat bersama mitra kerja,” ujarnya.
Ia juga meminta DPRD DKI Jakarta untuk membawa kondisi ini ke DPR RI.
“Kebijakan ini memukul daerah yang bergantung pada dana pusat. Kami berharap teman-teman di Jakarta bisa menyuarakan ini,” tutupnya.
Efisiensi anggaran bukan sekadar angka di laporan keuangan. Ini soal bagaimana kebijakan pusat bisa berdampak langsung ke daerah. DPRD DKI Jakarta siap membawa suara daerah ke DPR RI, memastikan bahwa efisiensi tidak mengorbankan efektivitas pemerintahan. (***)
