Padang,Kliksiar – Persoalan permukiman kumuh bukan sekadar soal tata ruang. Ini soal kesejahteraan, soal kehidupan, soal bagaimana pemerintah daerah mampu menghadirkan solusi nyata bagi warganya. Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Musi Rawas mendatangi DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk berdiskusi dan menyerap referensi terkait penanganan kawasan kumuh dan reformasi struktur pemerintahan daerah, Kamis (8/5/2025).
Di Ruang Khusus I Gedung DPRD Sumbar, rombongan Pansus Musi Rawas disambut oleh Ketua Tim Pakar DPRD Sumbar, HM Nurnas. Dua agenda utama langsung menjadi bahan diskusi. Pertama, strategi dalam mencegah serta meningkatkan kualitas perumahan di kawasan permukiman kumuh. Kedua, pembahasan rencana perubahan kedua atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah.
Nurnas tidak hanya berbicara soal teori. Ia menekankan bahwa di Sumatera Barat, pendekatan penanganan kawasan kumuh dilakukan secara kolaboratif, melibatkan masyarakat secara langsung.
“Kami di Sumatera Barat berusaha menangani kawasan kumuh dengan pendekatan berbasis masyarakat. Ini bukan soal proyek semata, tapi bagaimana warga sendiri bisa terlibat dan merasa memiliki perubahan yang terjadi di lingkungan mereka,” ujar Nurnas.
Ia juga mengapresiasi kunjungan DPRD Musi Rawas, menyebutnya sebagai momen yang tepat untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan antar daerah.
“Kami senang berbagi apa yang kami tahu. Setiap daerah punya tantangan masing-masing, dan pertukaran gagasan seperti ini penting untuk mencari formula terbaik,” katanya.
Sementara itu, Ketua Pansus I DPRD Musi Rawas, Syamsul Bahri, menyatakan bahwa diskusi ini memberikan banyak masukan berharga.
“Kami mendapat banyak perspektif baru, terutama dalam hal penataan permukiman dan reformasi perangkat daerah agar lebih efisien. Ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami di Musi Rawas,” ujar Syamsul Bahri.
Ia menambahkan bahwa inspirasi dari Sumatera Barat ini akan menjadi bekal untuk membawa Musi Rawas semakin maju.
“Harapan kami, apa yang kami pelajari di sini bisa diaplikasikan di daerah kami, agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” tutupnya.
Pertemuan ini tidak sekadar seremonial. Ini adalah langkah nyata bagi kedua daerah untuk sama-sama mencari solusi terbaik dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan pemerintahan daerah. (***)
