Jakarta,Kliksiar— Isu Palestina kembali mengemuka di tengah pusaran politik dunia Islam. Dalam Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada 12 Mei 2025, Indonesia mendorong agar negara-negara anggota OKI lebih solid dalam membangun strategi diplomasi untuk membela hak-hak rakyat Palestina.
Forum ini bukan sekadar ajang diplomasi seremonial, tetapi titik tekan bagi parlemen negara-negara Islam untuk mengubah retorika menjadi aksi nyata. Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya hadir sebagai peserta, tetapi sebagai inisiator yang ingin membawa momentum ini ke ranah kebijakan konkret.
“Indonesia selalu berada di garis depan dalam membela rakyat Palestina. Konferensi ini harus menjadi titik balik bagi negara-negara OKI untuk lebih berani bertindak, bukan sekadar membuat resolusi,” ujar Puan dalam pidatonya.
Tidak hanya dalam aspek politik, dukungan terhadap Palestina juga harus diwujudkan dalam bentuk investasi ekonomi, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi rakyat Palestina yang hidup di tengah konflik berkepanjangan. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa dunia Islam tidak boleh lagi hanya menjadi penonton dalam tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina.
“Solidaritas kita harus diwujudkan dalam kebijakan konkret. Palestina tidak hanya membutuhkan dukungan moral, tetapi juga langkah nyata dalam ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya,” tegas Mardani.
Konferensi PUIC ke-19 berlangsung hingga 15 Mei 2025, bertepatan dengan peringatan 25 tahun (silver jubilee) PUIC. Forum ini dihadiri oleh delegasi dari berbagai negara anggota OKI, termasuk negara observer, dengan tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.”
Indonesia berharap bahwa konferensi ini tidak sekadar menghasilkan komunike bersama, tetapi membawa dampak diplomasi yang lebih kuat bagi Palestina dan memperkuat solidaritas dunia Islam dalam menghadapi tantangan politik global yang semakin kompleks. (***)
