Irman Gusman: TKD Dipangkas, Pemda Jangan Panik Saatnya Kreatif Gali PAD!

oleh -474 Dilihat
oleh

Jakarta,Kliksiar — Pemerintah pusat mulai mengetatkan ikat pinggang. Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 dipangkas tajam, tinggal Rp650 triliun. Turun hampir 25 persen dari proyeksi 2025. Terendah dalam lima tahun terakhir.

Bagi Senator asal Sumatera Barat, Irman Gusman, ini bukan sekadar angka. Ini alarm. Tapi bukan untuk panik. Justru jadi momentum bagi pemerintah daerah untuk bangkit, berpikir kreatif, dan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini terpendam.

“Jangan buru-buru naikkan pajak. Rakyat kecil sudah cukup terbebani. Ini waktunya pemda berinovasi,” ujar Irman, anggota Komite I DPD RI, Rabu (8/8).

Ia menyebut sederet opsi yang bisa ditempuh: optimalkan BUMD, manfaatkan aset daerah yang mangkrak, buka pintu investasi, dan garap sektor wisata serta ekonomi kreatif. “Kuncinya bukan pungutan, tapi produktivitas,” tegasnya.

Irman juga mengingatkan, jika pun ada penyesuaian tarif seperti PBB, harus melalui musyawarah. “Jangan bikin kebijakan fiskal yang bikin rakyat resah. Harus tahu daya tahan masyarakat,” kata Dewan Pakar Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah itu.

Ia menyinggung kasus di Pati, Cirebon, dan Bone, di mana kenaikan PBB-P2 memicu protes warga. “Itu pelajaran penting. Pajak tanpa komunikasi publik bisa jadi bom waktu,” ujarnya.

Lebih jauh, Irman menuntut keadilan fiskal dari pemerintah pusat. Ia menyoroti daerah-daerah yang masih bergantung penuh pada TKD. “Kalau transfer pusat dikurangi tanpa kompensasi, pembangunan bisa mandek. Dan rakyat yang paling merasakan dampaknya,” katanya.

Menkeu Sri Mulyani, dalam konferensi pers RAPBN 2026, membenarkan penurunan TKD. Tapi ia menekankan bahwa belanja pemerintah pusat untuk daerah justru naik. “Manfaatnya tetap dirasakan masyarakat di daerah,” ujarnya, Jumat (15/8).

Sri Mulyani merinci TKD 2026: DAU Rp373,8 triliun, DAK Rp155,1 triliun, DBH Rp45,1 triliun, Dana Desa Rp60,6 triliun, Dana Otsus Rp13,1 triliun, Dana Afirmasi DIY Rp500 miliar, dan Insentif Fiskal Rp1,8 triliun.

Penyesuaian anggaran, katanya, adalah bagian dari strategi fiskal jangka panjang. Tapi di lapangan, tantangannya nyata. Dan seperti kata Irman Gusman, “Saat anggaran menyusut, kreativitas harus meluap.” (***)