Jumlah Penduduk Miskin Sumut Turun Sejak 3 Tahun Terakhir, Naslindo Sirait: Pendapatan Perkapita Masyarakat Naik

oleh -142 Dilihat

MEDAN, — Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus menurun dalam tiga tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut mencatat, tingkat kemiskinan mengalami penurunan 0,18 poin yaitu dari 8,33% pada September 2022 menjadi 8,15% pada Maret 2023. Setara dengan 1,24 juta jiwa pada Maret 2023 atau berkurang 22,4 ribu jiwa dalam satu semester terakhir.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Naslindo Sirait menyampaikan, penurunan angka kemiskinan ini, juga dipengaruhi ekonomi Sumut yang masih ‘kuat’ dalam menghadapi resesi 2023. Hal ini ditandai dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut pada triwulan I-2023 mengalami peningkatan, baik dari sisi pendapatan maupun penyerapan belanja dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan I 2023 tumbuh sebesar 4,87% (yoy), relatif tumbuh tinggi meskipun melambat dari triwulan IV 2022 yang tumbuh sebesar 5,26% (yoy),” ujar Naslindo dikutip dari nagapos.com, Kamis (20/7/2023).

Naslindo yang mantan Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut mengatakan, realisasi pendapatan APBD pada triwulan I-2023 sebesar 19,29% dari pagu, lebih tinggi dari realisasi triwulan I-2022 sebesar 18,51% yang berasal dari peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Realisasi belanja APBD pada triwulan I-2023 juga mengalami peningkatan, didorong oleh optimalisasi penyerapan pada komponen belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Peningkatan ini seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur di Sumatera dan optimalisasi APBD dalam rangka pengendalian inflasi di daerah,” terang Naslindo.

Disampaikan juga, berdasar data yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut, belanja Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Sumut tahun 2023 tercatat meningkat signifikan, yakni naik 28,81% (yoy), dengan realisasinya pada triwulan I-2023 sebesar 15,71%, lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2022 sebesar 14,22%. Peningkatan ini didorong oleh belanja barang dan modal seiring dengan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta infrastruktur dasar pendukung lainnya.
Selain pertumbuhan ekonomi, katanya, faktor lainnya yang membuat garis kemiskinan menurun adalah meningkatkan pendapatan per kapita yang tercatat Rp602.999/kapita/bulan pada Maret 2023 dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp458.706 atau 76,07%, dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 144.293 atau sekitar 23,93%.

“Juga peningkatan pelayanan dasar seperti penyediaan air minum perpipaan, perbaikan infrastruktur ekonomi dengan membangun jalan provinsi dan pembangunan irigasi. Serta peningkatan KUR untuk menyediakan permodalan yang murah bagi UMKM dengan melibatkan perbankan di Sumut. Penurunan kemiskinan ini juga tidak lepas dari sinergi program yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota yang ada di Sumut,” pungkas Naslindo.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Ilyas S Sitorus mengatakan, penurunan angka kemiskinan ini sebagai tanda bahwa perekonomian di Sumut membaik. Perbaikan ekonomi itupun turut dirasakan oleh masyarakat luas. Pemprov Sumut beberapa tahun terakhir juga fokus untuk menurunkan angka kemiskinan.

“Sesuai dengan program Pemrov di bawah kepemimpinan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada tahun 2023, Pemprov Sumut fokus menangani kemiskinan ekstrim melalui berbagai program yang ada di setiap oraganisasi perangkat daerah (OPD), seperti perbaikan rumah, sanitasi, lansia, masyarakat pesisir dan pemberian beasiswa kepada mahasiswa, serta terus menggalakkan iklim investasi yang kondusif, yang bisa membuka lapangan kerja baru, dan terus mengendalikan inflasi agar tetap terjaga,” kata Kepala Dinas Kominfo Ilyas Sitorus kepada wartawan, Selasa (18/07/2023).

Selain itu, kata Ilyas, Pemprov Sumut juga melakukan intervensi untuk mengurangi pengeluaran masyarakat melalui pengendalian inflasi dan pemberian bantuan-bantuan, melakukan intervensi melalui peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dengan berbagai program peningkatan pertumbuhan ekonomi seperti pemberdayaan UMKM..(ms/*/ald)