Oleh : Zaskia Zahratul Jannah
Penangkapan Gubernur Riau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap integritas pejabat daerah dan memperlihatkan bahwa persoalan penegakan hukum di Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan regulasi. Secara normatif, hukum telah menyediakan aturan yang jelas mengenai larangan penyalahgunaan wewenang, mekanisme pengawasan, hingga sanksi bagi pejabat publik yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Namun, sebagaimana banyak kasus korupsi lainnya, aturan yang kuat tetap tidak akan efektif ketika aparatur negara yang diberi amanah justru mengkhianati nilai moral yang menjadi dasar penyelenggaraan kekuasaan.Dalam perspektif teori karakteristik hukum, peristiwa penangkapan ini menegaskan kembali bahwa hukum bukan sekadar teks yang tercantum dalam undang-undang, tetapi sebuah sistem yang memiliki sifat memaksa (coercive) dan mengikat bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK menunjukkan bahwa hukum harus dijalankan dengan tegas terhadap siapa pun yang melanggar, termasuk pejabat tinggi daerah yang memiliki kekuasaan politik maupun akses terhadap sumber daya publik. Karakteristik hukum yang bersifat universal bahwa semua orang sama di hadapan hukum ditampakkan secara jelas dalam tindakan penegakan ini. Secara sosial, kasus ini menyoroti dampak moral yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar kerugian negara. Korupsi yang dilakukan oleh seorang gubernur bukan hanya mencederai nilai keadilan, tetapi juga menodai amanah publik. Masyarakat mempercayakan kekuasaan kepada pejabat untuk mengelola daerah, mengatur anggaran, dan mewujudkan kesejahteraan. Ketika kekuasaan tersebut justru digunakan untuk memperkaya diri, maka kerusakan yang ditimbulkan bukan hanya material, melainkan juga merusak struktur sosial, menurunkan kepercayaan publik, dan menghambat jalannya pemerintahan yang baik. Di sinilah terlihat fungsi hukum sebagai penjaga ketertiban sosial (social control) yang bekerja untuk mengoreksi penyimpangan moral dan perilaku yang merugikan masyarakat.Penangkapan pejabat setinggi gubernur juga menjadi cermin terhadap lemahnya budaya hukum di lingkungan birokrasi. Hukum dengan segala karakteristiknya—mengatur, memaksa, menciptakan ketertiban, dan memberikan kepastian—tidak dapat berfungsi secara optimal ketika moralitas para penyelenggara negara rapuh. Budaya permisif terhadap korupsi, pengawasan internal yang tidak berjalan, serta sistem birokrasi yang masih menyimpan celah, semuanya menunjukkan bahwa regulasi yang baik akan sia-sia jika tidak didukung etika dan integritas manusia yang menjalankannya. Dengan kata lain, kelemahan bukan terletak pada hukum sebagai norma, tetapi pada pelaksana hukum itu sendiri.Oleh karena itu, perbaikan yang diperlukan tidak hanya bergantung pada tindakan represif seperti penangkapan dan pemidanaan. Karakteristik hukum yang bersifat adaptif mengharuskan negara untuk terus memperbaiki mekanisme pencegahan korupsi melalui transparansi, reformasi birokrasi, dan peningkatan budaya integritas. Penegakan hukum harus disertai pembenahan struktural: memperkuat lembaga pengawas, meningkatkan partisipasi publik, dan memastikan bahwa setiap pejabat memahami bahwa kekuasaan bukanlah alat memperkaya diri, melainkan tanggung jawab moral.Pada akhirnya, kasus penangkapan Gubernur Riau oleh KPK menjadi pengingat keras bahwa hukum tidak boleh berjalan hanya sebagai simbol. Ia harus hadir sebagai kekuatan nyata yang menjaga keadilan, mengontrol kekuasaan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Keberhasilan hukum tidak hanya diukur dari berapa banyak kasus yang ditindak, tetapi dari kemampuan sistem untuk mencegah penyimpangan sebelum terjadi. Selama karakteristik hukum yang bersifat memaksa, universal, dan menjaga ketertiban belum didukung oleh karakter moral pejabat publik, selama itu pula mandat hukum akan terus terancam.Penegakan hukum hanyalah satu sisi mata uang; sisi lainnya adalah integritas manusia yang mengemban amanah publik. Tanpa keduanya berjalan seimbang, hukum akan tetap menjadi teks yang mudah dilanggar, dan masyarakat akan kembali menjadi korban dari penyalahgunaan kekuasaan.
