PADANG, KLIKSIAR— Di tengah sorotan publik terhadap transparansi birokrasi, Sekretariat DPRD Sumatera Barat tampil beda. Bukan dengan jargon, tapi dengan aksi nyata. Selasa, 14 Oktober 2025, di Kantor Komisi Informasi Sumbar, Sekretaris DPRD Sumbar, Drs. Maifrizon, M.Si, berdiri di podium bukan untuk membela diri, tapi untuk menyatakan sikap: keterbukaan bukan pilihan, tapi kewajiban.
“Kami ingin jadi lembaga yang dicintai rakyat, bukan ditakuti. Terbuka terhadap kritik, dan cepat merespons kebutuhan informasi publik,” ucap Maifrizon, lugas dan tanpa basa-basi.
Didampingi dua pejabat kunci—Zardi Syahrir dan Dahrul Idris—Maifrizon memaparkan visi besar yang berakar pada RPJMD 2021–2026. Visi Sumbar Madani bukan sekadar slogan, tapi arah kerja nyata. “Kami berpedoman pada misi ketujuh: pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkualitas,” tegasnya.
Tak berhenti di prinsip, Sekretariat DPRD Sumbar juga mengusung motto baru: *CDMD—Cepat Diterima, Mudah Dicerna*. Sebuah pendekatan yang membumi, menjawab tantangan era digital dan kebutuhan publik yang tak bisa lagi menunggu.
“Kami tak ingin informasi berhenti di meja birokrasi. Semua harus sampai ke publik. Transparan, tanpa sensor,” tambah Maifrizon, menyentil praktik lama yang masih membayangi banyak instansi.
Ia juga menegaskan pentingnya kemitraan dengan media. “Pers adalah mitra kami. Tanpa mereka, transparansi hanya akan jadi kata kosong,” ujarnya, memberi angin segar bagi wartawan parlemen yang selama ini jadi jembatan antara rakyat dan wakilnya.
Monev 2025 bukan sekadar agenda tahunan. Bagi Sekretariat DPRD Sumbar, ini adalah panggung untuk menunjukkan bahwa birokrasi bisa berubah. Bisa mendengar. Bisa dipercaya.
Dan mungkin, itu yang paling dibutuhkan Sumatera Barat hari ini.
