PADANG,KLIKSIAR— Rapat paripurna DPRD Kota Padang, Senin 13 Oktober 2025, bukan sekadar rutinitas birokrasi. Di ruang sidang utama, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, naik podium. Ia membawa angka-angka penting: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, memimpin jalannya rapat. Setelah quorum terpenuhi dan lagu Indonesia Raya berkumandang, sidang dimulai. Hadir lengkap jajaran pimpinan dewan: Mastilizal Aye, Osman Ayub, Jupri, serta Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar. Dari pihak Pemko, Sekdako Tuanku Andre Algamar duduk di barisan depan bersama kepala OPD dan unsur Forkopimda.
“Alhamdulillah, rapat kami lanjutkan setelah mengecek absensi anggota dewan. Quorum sudah memenuhi mekanisme kedewanan,” ujar Muharlion, membuka sidang dengan nada formal tapi tegas.
Maigus Nasir, mewakili Wali Kota Padang, langsung menyampaikan pokok-pokok R-APBD 2026. Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan naik menjadi Rp1,12 triliun. Angka ini jadi tulang punggung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Namun, tak semua grafik menanjak. Pendapatan transfer justru turun tajam. Dari Rp1,87 triliun disesuaikan menjadi Rp1,53 triliun. Penurunan sebesar Rp345,8 miliar atau 18,4 persen ini mengikuti kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.
Belanja daerah pun ikut direm. Dari rancangan awal Rp3,31 triliun, kini dipangkas menjadi Rp2,79 triliun. Selisihnya cukup besar: Rp524,4 miliar atau 15,8 persen.
Angka-angka ini bukan sekadar hitungan di atas kertas. Mereka akan menentukan arah pembangunan Kota Padang tahun depan. Di tengah penyesuaian fiskal, tantangannya jelas: bagaimana tetap menjaga pelayanan publik tanpa kehilangan daya dorong pembangunan.
Rapat paripurna hari itu bukan hanya soal angka. Ia bicara tentang prioritas, realitas, dan harapan. Kota Padang menatap 2026 dengan kalkulasi yang lebih ketat, tapi semoga tetap tepat. (***)
