PADANG,KLIKSIAR– Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, menegaskan pentingnya fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap penanganan pascabencana melalui APBD 2027.
Hal itu disampaikan Doni dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Sumbar bersama BPBD, Bappeda, Dinas BMCKTR, Dinas SDABK, BPJN, serta BWS Sumatera V, Senin (11/5/2026).
Menurut Doni, kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di Sumbar mencapai Rp17,9 triliun. Anggaran itu mencakup perbaikan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, jembatan, normalisasi sungai, hingga jaringan irigasi.
“Kita tetap mendorong dukungan dari pusat. Namun pemerintah provinsi juga harus mengoptimalkan penganggaran melalui APBD 2027,” ujarnya.
Doni menekankan perlunya koordinasi intensif dengan balai-balai teknis di Sumbar. Ia menyebut banyak usulan penanganan infrastruktur berasal dari kabupaten/kota, sehingga dokumen pendukung harus segera disiapkan.
“Koordinasi ini harus lebih optimal. Ada pekerjaan infrastruktur yang pembiayaannya dari pusat, tetapi daerah wajib menyiapkan dokumen teknis,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah provinsi aktif mengoordinasikan program infrastruktur yang dibiayai melalui Transfer ke Daerah (TKD) agar penanganan pascabencana berjalan efektif. Usulan tersebut nantinya masuk dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), terutama sektor jalan, sungai, dan irigasi.
Selain itu, Doni menegaskan pentingnya percepatan penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk proyek infrastruktur daerah. Kesiapan dokumen teknis dinilai akan mempercepat realisasi bantuan dari pusat.
Menurutnya, sektor yang paling terdampak akibat bencana meliputi jalan, sungai, irigasi, dan lahan pertanian. Karena itu, ia mendorong sinergi lintas sektor agar rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan maksimal.
“Kita mendorong sinergitas seluruh pihak agar penanganan pascabencana di Sumbar benar-benar terarah,” tutupnya. (***)
