PADANG,KLIKSIAR — Pemerintah Kota (Pemko) Padang memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Ombudsman Republik Indonesia (RI) tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemko Padang.
Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Pimpinan Ombudsman RI, Maneger Nasution, didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat, Adel Wahidi, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Kamis (11/6).
Kerja sama itu mencakup pencegahan maladministrasi, percepatan penyelesaian laporan dan pengaduan masyarakat, pertukaran data dan informasi, sosialisasi peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan, kolaborasi dengan Ombudsman RI merupakan bagian dari komitmen Pemko Padang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Menurutnya, komitmen tersebut merupakan implementasi Program Unggulan (Progul) Padang Amanah yang menjadi program unggulan utama dari sembilan Progul Pemko Padang.
“Kami berharap sinergi dengan Ombudsman RI semakin memperkuat sistem pelayanan publik yang profesional, meningkatkan standar layanan, serta mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan dan pengaduan,” ujar Fadly.
Ia mengungkapkan, berbagai upaya perbaikan yang dilakukan Pemko Padang mulai menunjukkan hasil positif. Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kota Padang kini mencapai 93,67, jauh melampaui target nasional.
“Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang tercatat 87,31, menjadi yang tertinggi di Sumatera Barat dan terbaik di Pulau Sumatera,” katanya.
Fadly juga menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI yang selama ini terus memberikan pendampingan, masukan dan pengawasan kepada pemerintah daerah.
“Kami berterima kasih kepada Ombudsman yang selama ini terus memberikan pendampingan, masukan dan pengawasan. Semoga kerja sama ini semakin memperkuat kualitas pelayanan publik di Kota Padang sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, mudah dan transparan,” ujarnya.
Sementara itu, Pimpinan Ombudsman RI Maneger Nasution mengapresiasi respons cepat dan komitmen Pemko Padang dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi Ombudsman.
Menurutnya, sejumlah persoalan pelayanan publik yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat telah diperbaiki melalui tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah.
“Kota Padang di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota sangat proaktif, akomodatif dan kooperatif. Banyak rekomendasi tindakan korektif yang telah ditindaklanjuti, dan ini menunjukkan pemerintah daerah terbuka terhadap pengawasan serta memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Maneger.
Ia menambahkan, Ombudsman RI siap terus bersinergi dengan Pemko Padang dalam memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus mencegah maladministrasi yang berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya korupsi.
Senada dengan itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat Adel Wahidi menyatakan kesiapan pihaknya untuk terus mendampingi Pemko Padang mewujudkan pelayanan publik yang semakin responsif, berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Pada kegiatan tersebut turut hadir Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yopi Krislova, Kepala Dinas Kesehatan dr. Sri Kurniayati, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ances Kurniawan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tommy TRD, Kepala Bagian Organisasi Setdako Tablig Nasution, Kepala Bagian Umum Setdako Diko Eka Putra, serta sejumlah pimpinan OPD lainnya di lingkungan Pemko Padang. (*)
