PADANG,KLIKSIAR – Pengamat politik dari Universitas Negeri Padang (UNP) Eka Vidya Putra menilai kasus dugaan korupsi yang menjerat kader Partai Demokrat Sumatera Barat menjadi momentum penting bagi partai tersebut untuk membuktikan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan disiplin internal.
Menurutnya, sikap tegas dengan memberikan sanksi hingga pemecatan terhadap kader yang telah terbukti bersalah berdasarkan putusan hukum berkekuatan tetap menjadi bukti bahwa partai tidak memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun.
“Ini menjadi ujian bagi Partai Demokrat untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa komitmen antikorupsi bukan sekadar slogan. Jika ada kader yang terbukti bersalah berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan tetap, maka partai harus bertindak tegas tanpa melihat status maupun jabatannya,” ujar Dosen Sosiologi, Universitas Negeri Padang, saat di wawancara via telpon Jum’at (19/6/2026)
Ia mengatakan, langkah tegas tersebut penting untuk menjaga dan memulihkan kepercayaan publik, terutama menghadapi dinamika politik menuju Pemilu 2029. Menurutnya, ketegasan dalam menegakkan aturan internal akan menjadi salah satu faktor dalam menjaga citra partai di mata masyarakat.
Lebih lanjut, Eka menilai persoalan tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika perang wacana di ruang publik. Di era keterbukaan informasi, partai politik dituntut mampu mengelola komunikasi politik secara cerdas, transparan, dan tidak bersikap defensif terhadap berbagai isu yang berkembang.
“Yang terjadi saat ini bukan hanya proses hukum, tetapi juga perang wacana. Partai harus mampu mengelola komunikasi politik dengan baik. Sikap tegas terhadap kader yang bermasalah serta keterbukaan kepada publik menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, bagaimana Partai Demokrat menyikapi kasus yang melibatkan kadernya di Sumatera Barat akan menjadi perhatian publik dan dapat memengaruhi persepsi pemilih menjelang kontestasi politik 2029.
Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumatera Barat, Doni Harsiva, mengatakan partainya belum akan mengambil keputusan terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD Sumbar BSN yang tengah menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi kredit perbankan. Partai memilih menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
“Kita menghormati segala proses pro justisia yang berjalan. BSN sudah memiliki kuasa hukum sendiri dan kita juga menghormati itu. Kami sudah berkoordinasi dengan DPP terkait proses hukum yang terjadi dan tentu akan melihat perkembangan selanjutnya,” kata Doni. (***)
