JAKARTA, KLIKSIAR – COO Danantara Dony Oskaria memerintahkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) turun tangan menangani persoalan gambir Lima Puluh Kota. Tata kelola gambir dibenahi dari hulu ke hilir.
Perintah itu disampaikan Dony Oskaria dalam pertemuan dengan jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Limapuluh Kota yang dikomandoi Bupati Safni Sikumbang dan Sekretaris Komisi II DPRD Limapuluh Kota, Benni Okva Della di Wisma Danantara, Selasa (20/10/2026) sore.
“Minggu depan Tim PTPN segera turun ke Limapuluh Kota. menemui bupatl untuk memulai penanganan gambir, komoditas yang sangat strategis,” terang Dony yang dalam pertemuan didampingi Sekretaris Utama BP BUMN Wahyu Kuncoro, Staff Ahli Kepala BP BUMN Khairul Jasmi dan Deputi Bidang Peningkatan Nilai BUMN Endra Gunawan.
Dijelaskan Dony, pada tahap awal, tim akan menentukan skala usaha. Kapasitas pengolahan dihitung dari bahan baku yang bisa dihimpun. Sesudah itu baru disiapkan mesin dan pasarnya. “Kita urus dari hulu ke hilir,” ungkap Dony
Lima Puluh Kota daerah penghasil gambir terbesar di dunia. Menurut BPS Sumbar, produksi gambir kering daerah ini 7.846 ton pada 2022. Bupati menyebut produksinya kini sekitar 9.000 ton.
“Pelaku usaha gambir lebih dari 11.000 orang, dengan sentra utama di Kapur IX, Pangkalan Koto Baru dan Bukik Barisan. “Namun masih banyak hal yang harus dibenahi, untuk itu kami sangat berharap Danantara atau BP BUMN turut serta dalam pengelolaan gambir ini. Alhamdulillah gayung bersambut, Pak Dony langsung mengeluarkan perintah pengelolaan ke PTPN,” ungkap Safni yang didampingi Kepala Dinas Pertanian, Witra, Kepala Dinas Pariwisata Elsiwa Fajri, Kepala Bappelitbangda Dian Pernatasari.
Dalam pertemuan disebut sekitar 20 persen penduduk bergantung pada pertanian gambir. “Namun, petani belum merasakan kesejahteraan meski gambir sudah lama mereka hasilkan. Masih banyak warga yang tinggal di rumah yang belum layak,” tambah Sekretaris Komisi II DPRD Lima Puluh Kota, Benni Okva Della.
Rendahnya kesejahteraan petani dinilai berpangkal pada dua hal. Harga gambir belum terjamin dan pengolahan yang memberi nilai tambah belum berkembang. Gambir dijual dalam bentuk kering, lalu diolah menjadi katha dan katekin di India. Produk olahan itu dijual berlipat dari harga gambir kering.
Kepala Dinas Pertanian Lima Puluh Kota, Witra memaparkan, selisih harga menjadi soal besar. Dalam pertemuan, harga gambir di tingkat daerah disebut sekitar Rp48.000 sampai Rp50.000 per kilogram. Di India harganya disebut mencapai Rp160.000 sampai Rp170.000 per kilogram.
“Harga di tangan petani lebih rendah lagi. Petani umumnya menjual gambir Rp20.000 sampai Rp23.000 per kilogram. Pada awal 2026 harga di petani sempat jatuh ke Rp17.000 per kilogram, dan sebagian petani berhenti memanen,” rinci Witra yang didampingi Kepala Bidang Perlindungan Tanaman, Indra Atmaja.
India menjadi pasar utama. Di negeri itu gambir dipakai untuk konsumsi dan berbagai produk turunan, terutama oleh industri katha dan pan masala. Ekspor gambir Sumbar pada 2024 mencapai 13.482 ton dengan nilai Rp574,7 miliar. Dalam pertemuan juga disebut lima daerah penghasil menghasilkan sekitar 1.500 ton gambir per bulan.
Pengolahan dan ekspor gambir dipandang sebagai peluang bisnis yang perlu segera dimulai. Peserta pertemuan meminta usaha itu dijalankan dengan cara praktis. Mereka khawatir kajian yang berlarut-larut justru menghambat dimulainya bisnis.
Langkah awal cukup dipusatkan pada ketersediaan bahan baku, kapasitas, mesin, produk turunan dan akses pasar. Semua itu masih perlu dipastikan sebelum skala usaha ditetapkan. Perlengkapan pendukung pengolahan juga akan dibahas bersama pihak lain yang bersangkutan. (*)
