*PADANG* – Pemerintah Kota Padang bersiap menggelar asesmen bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator. Langkah ini bertujuan untuk mengukur kompetensi, menilai kinerja, serta menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemko Padang.
Pelaksanaan asesmen ini didasarkan pada Surat Perintah Tugas (SPT) Wali Kota Padang dengan nomor 800.1.14.1/17/BKPSDM-PDG/SPT/2025, yang beredar pada 15 April 2025. Proses asesmen dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 24 April 2025.
Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Ketua Jaringan Pemred Sumbar (JPS), *Adrian Tuswandi* , yang menilai asesmen sebagai langkah strategis untuk mendorong pembaruan birokrasi di Pemko Padang.
“Ini adalah langkah yang tepat bagi seorang Bro Wako Fadly Amran. Tujuannya tentu baik, agar ada pembaharuan dalam meningkatkan kualitas birokrasi di Pemko Padang,” ujar Adrian, yang akrab disapa Toaik, saat ditemui di salah satu kedai kopi di Padang, Rabu (16/4).
Adrian menekankan pentingnya pelaksanaan asesmen secara objektif dan profesional. Menurutnya, asesmen harus menjadi alat seleksi utama untuk menentukan posisi strategis dalam pemerintahan.
“Asesmen digelar tentunya untuk peningkatan kualitas pejabat Pemko. Kiblat tentu harus satu, ini didasari untuk membantu program Bro Wako lima tahun ke depan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kesiapan mental dan profesionalitas sebagai elemen penting bagi para pejabat dalam mengikuti arah kepemimpinan. “Jika tidak siap dan tidak bisa menyesuaikan dengan nahkoda Bro Wako ini, silakan mundur saja!” tambah Toaik dengan nada serius.
Lebih lanjut, Toaik mengingatkan agar asesmen tidak hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata dalam struktur pemerintahan. “Asesmen pejabat itu harus menjadi dasar utama untuk mengisi struktur pejabatan di Pemko Padang, jangan sekadar proses saja,” ujarnya.
Toaik juga menekankan pentingnya menjaga integritas dalam proses asesmen. Ia berharap hasil asesmen benar-benar menjadi dasar pengambilan keputusan, bukan sekadar formalitas.
“Para pejabat yang akan menempati jabatan penting harus berasal dari hasil asesmen yang valid dan direkomendasikan oleh pihak ketiga secara profesional. Tapi kalau nilainya jauh lalu tetap jadi pejabat, maka asesmen digelar itu, hao hao saja,” ujarnya sambil tersenyum.
Ia juga mengingatkan bahwa peserta asesmen harus menerima hasil dengan lapang dada jika tidak terpilih, selama proses berlangsung profesional. “Jika disingkirkan dari jabatan lewat cara tak profesional pasti mendatangkan gelombang kekecewaan,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Toaik menaruh harapan besar agar seluruh pejabat mampu mendukung arah kepemimpinan yang telah ditetapkan.
“Harapannya tentu besar untuk mewujudkan tagline Bro Wako Fadly Amran, yakni ‘SATUJUAN untuk kejayaan Kota Padang’,” tutupnya.
Dengan pelaksanaan asesmen ini, Pemko Padang diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Langkah ini menjadi ujian nyata bagi integritas dan komitmen Pemko Padang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (***)
