Padang – Ketua Tim Pakar DPRD Provinsi Sumatera Barat, HM Nurnas, menerima kunjungan pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Jambi di ruang rapat khusus I DPRD Sumbar, Kamis (24/4/2025). Pertemuan tersebut bertujuan untuk konsultasi dan pendalaman terkait penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jambi Tahun 2024, sebagai bagian dari evaluasi kinerja pemerintahan daerah.
Wakil Ketua Pansus I DPRD Jambi, Zulkifli Linus, mengungkapkan bahwa saat ini DPRD Jambi tengah membahas LKPJ Gubernur Jambi, setelah sebelumnya membentuk empat panitia khusus (Pansus) dalam rapat paripurna pada 14 April 2025.
“Kunjungan ini sangat strategis untuk memperdalam pemahaman kami tentang mekanisme penyusunan LKPJ. Kami ingin memastikan laporan ini lebih terarah, objektif, dan dapat menjadi acuan dalam evaluasi pemerintahan daerah,” ujar Linus.
Dialog Dinamis dan Pertukaran Wawasan
Diskusi berlangsung cukup dinamis, dengan kedua belah pihak saling mengajukan pertanyaan, saran, serta masukan yang konstruktif. Salah satu fokus utama dalam pertemuan ini adalah bagaimana menyusun LKPJ yang tidak hanya sebagai laporan formal, tetapi juga menjadi dokumen yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi kebijakan daerah secara konkret.
HM Nurnas, selaku Ketua Tim Pakar DPRD Sumbar, menyampaikan berbagai aspek teknis terkait penyusunan LKPJ, termasuk struktur laporan, metode analisis, serta indikator keberhasilan pemerintahan yang dapat diukur secara akuntabel.
Setelah mendengarkan pemaparan tersebut, Pansus I DPRD Jambi menyatakan kepuasannya terhadap hasil diskusi.
“Kita sangat puas dengan pertemuan ini. Banyak pencerahan yang kita dapatkan dalam memahami penyusunan LKPJ Gubernur yang lebih berkualitas,” tutur Linus.
Silaturahmi Legislasi untuk Pemerintahan yang Lebih Transparan
HM Nurnas mengapresiasi kunjungan DPRD Jambi dan menyebut pertemuan ini sebagai momentum penting dalam membangun hubungan kelembagaan yang lebih kuat antara DPRD provinsi.
“Kunjungan ini adalah wujud sinergi dan komitmen bersama dalam mendorong transparansi pemerintahan daerah. Harapannya, silaturahmi dan harmonisasi antar-DPRD ini semakin baik ke depannya,” ujar Nurnas.
Dengan adanya konsultasi ini, DPRD Jambi diharapkan semakin siap dalam menyusun LKPJ yang tidak hanya sekadar laporan tahunan, tetapi juga menjadi landasan perbaikan dan inovasi kebijakan untuk peningkatan pelayanan publik di Provinsi Jambi. (***)
