Bandung,kliksiar – Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Dt Rajo Budiman, tidak ingin daerah hanya menjadi penonton dalam jalannya pembangunan nasional. Di tengah diskusi panas di Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) yang digelar di Kota Bandung, Selasa (6/5).
Ia mengingatkan bahwa kebijakan pusat tidak boleh berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil di daerah.
Evi Yandri berbicara lantang tentang pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, peran ADPSI sebagai wadah koordinasi DPRD provinsi se-Indonesia harus dimanfaatkan untuk memastikan suara daerah benar-benar didengar di tingkat nasional.
“Kalau kebijakan tidak sinkron, bagaimana daerah bisa berkembang? Kita bicara tentang pembangunan yang efektif, yang merata, yang tidak meninggalkan daerah-daerah yang butuh perhatian lebih,” ujar Evi Yandri di hadapan delegasi dari 34 provinsi.
Isu keadilan fiskal menjadi sorotan utamanya. Ia menyinggung bagaimana sistem dana transfer dari pusat ke daerah masih jauh dari kata ideal. Sumatera Barat, dengan geografis berbukit dan wilayah administratif yang tersebar, membutuhkan alokasi anggaran yang lebih proporsional.
“Kalau kebijakan fiskal hanya berpihak pada wilayah tertentu, jangan berharap pembangunan berjalan inklusif. Kita harus perjuangkan agar dana transfer pusat benar-benar mempertimbangkan karakteristik tiap daerah,” tegasnya.
Forum ini bukan sekadar ajang seremonial. Munas ADPSI menjadi arena diskusi yang mengangkat berbagai isu strategis, dari penguatan otonomi daerah, transparansi anggaran, hingga pengawasan program-program pusat agar benar-benar memberi dampak di tingkat lokal.
Evi Yandri hadir didampingi oleh Plt Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, serta Kasubbag Humas Protokol DPRD Sumbar, Dahrul Idris.
Dalam sidang pleno, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa, terpilih sebagai Ketua Umum ADPSI secara aklamasi. Ia menegaskan bahwa ADPSI harus menjadi suara daerah yang lebih kuat dalam proses legislasi nasional.
“Kita harus jadi jembatan antara rakyat di daerah dengan kebijakan pusat. Kalau ada pembangunan nasional, daerah tidak boleh sekadar ikut arus. Harus ada sinergi nyata,” ujar Buky.
Munas ADPSI tahun ini bukan hanya soal pertemuan para legislator daerah. Ini adalah titik tolak bagi DPRD provinsi se-Indonesia untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh pelosok negeri. (***)
