PADANG,KLIKSIAR-– Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang menuding Wali Kota Fadly Amran bersama jajaran Pemko sebagai pihak paling bertanggung jawab atas krisis air bersih yang tak kunjung teratasi. Ketua Fraksi Gerindra, Wahyu Hidayat, menegaskan buruknya pelayanan air bersih merupakan bukti lemahnya tata kelola pemerintahan.
“Masalah ini tidak akan berlarut-larut jika Pemko benar-benar bekerja. Pemerintah pusat sudah membuka ruang bantuan besar, tapi tidak dimanfaatkan maksimal,” ujar Wahyu, Selasa (27/1) malam.
Wakil rakyat dari Dapil Kuranji itu menyebut Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan solusi konkret, di antaranya pembangunan ratusan sumur bor. Namun, peluang itu terhambat karena Pemko Padang hanya mampu mengajukan lima titik dari 300 yang ditawarkan.
“Ini persoalan serius. Hambatan bukan pada anggaran, tapi pada lemahnya manajemen dan minimnya keseriusan jajaran Pemko,” tegasnya.
Wahyu juga menyoroti gaya kepemimpinan Wali Kota yang dinilai lebih sibuk membangun pencitraan politik ketimbang menyelesaikan persoalan riil warga. “Rakyat butuh air bersih, bukan janji. Jangan sibuk dengan narasi calon gubernur. Masih lama,” katanya.
Gerindra menilai kondisi ini sebagai kegagalan kepemimpinan dalam mengurus kebutuhan dasar masyarakat. Fraksi pun tengah mempertimbangkan langkah politik lanjutan berupa penggunaan hak interpelasi terhadap Wali Kota.
“Yang dibutuhkan rakyat adalah solusi konkret, kerja cepat, dan keberpihakan nyata. Bukan komunikasi simbolik atau janji politik,” pungkas Wahyu. (***)
