PADANG,KLIKSIAR – Senator RI asal Sumatera Barat (Sumbar) Irman Gusman, mengundang Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah beserta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar untuk membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana.
Pertemuan yang berlangsung di Suaso Resto, Padang, Selasa (21/7/2026), itu difokuskan pada rapat koordinasi guna mengevaluasi progres pelaksanaan rehab rekon, mengidentifikasi berbagai kendala pencairan anggaran, serta merumuskan langkah-langkah percepatan melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Dalam pertemuan yang di selingi dengan makan siang tersebut, mantan Ketua DPD RI dua periode itu menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus menjadi agenda bersama.
Menurutnya, seluruh hambatan yang menyebabkan lambatnya realisasi program perlu dipetakan secara menyeluruh agar solusi yang diambil benar-benar tepat sasaran.
“Yang terpenting sekarang adalah mengetahui secara utuh di mana letak persoalannya. Kalau hambatannya berada pada regulasi atau mekanisme di kementerian, maka itu harus segera kita atasi agar ada jalan keluarnya,” kata Irman.
Sementara itu, Gubernur Mahyeldi yang didampingi Kepala Bappeda Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Dinas BMCKTR, Kepala Dinas SDABK, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Adpim dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Mahyeldi juga menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas inisiatif Irman Gusman yang mengundang pertemuan tersebut sebagai upaya mempercepat penyelesaian berbagai persoalan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumbar.
Mahyeldi menjelaskan bahwa Pemprov Sumbar terus berupaya mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Kepala Bappeda Sumbar, Zefnihan juga menjelaskan, pemerintah pusat telah mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp534,99 miliar untuk mendukung penanganan pascabencana.
Namun hingga kini realisasi pencairannya baru mencapai sekitar 7,8 persen karena masih terkendala sejumlah ketentuan dan mekanisme di kementerian terkait.
Diketahui bahwa hingga pertengahan Juli 2026, realisasi tambahan TKD di Sumbar baru mencapai sekitar Rp204 miliar atau 7,8 persen.
Oleh karena itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar berbagai hambatan tersebut dapat segera diselesaikan, sehingga anggaran yang telah dialokasikan benar-benar dapat dimanfaatkan untuk mempercepat rehab rekon di Sumbar.
Dalam pertemuan tersebut Mahyeldi juga menyerahkan surat kepada Senator Irman Gusman untuk membantu memperjuangkan kepada pemerintah pusat agar dana TKD dapat dipercepat realisasinya ke Pemprov Sumbar.
Menanggapi penjelasan tersebut, Irman Gusman menilai diperlukan relaksasi terhadap sejumlah ketentuan yang selama ini menghambat proses penyaluran anggaran.
Sebagai langkah konkret, Ketua Dewan Pengawas DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu mengusulkan pembentukan tim task force yang bertugas menyusun telaah komprehensif mengenai berbagai kendala pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi.
Hasil telaah inilah nantinya menjadi dasar untuk memperjuangkan penyelesaian berbagai persoalan di tingkat pemerintah pusat.
“Masyarakat Sumbar tidak boleh terlalu lama menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” tambah Ketua Dewan Pakar Ekonomi & UMKM PP Muhammadiyah itu.
Lebih lanjut, Irman juga mendorong agar kementerian dan lembaga terkait segera merealisasikan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah direncanakan pada Tahun Anggaran 2026.
“Karena perencanaannya sudah ada, sekarang yang dibutuhkan adalah percepatan pelaksanaan agar masyarakat segera merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPD RI, dan pemerintah pusat, diharapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumbar dapat dipercepat sehingga masyarakat segera memperoleh kepastian. (*)
