PADANG – Bantuan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bagi warga terdampak bencana di Sumatera Barat dinilai sangat tepat dan dibutuhkan dalam mempercepat proses pemulihan. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, saat menghadiri penyerahan bantuan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Kamis (12/2).
Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, menyalurkan bantuan senilai Rp30,3 miliar. Bantuan tersebut berupa pembangunan lima Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), program pelatihan vokasi dan sertifikasi bagi 5.008 orang, program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) untuk 100 orang, 20 paket kegiatan Padat Karya, bantuan sumur bor dan mesin air, serta bantuan langsung bagi 125 korban terdampak bencana.
“Alhamdulillah, pelatihan dan sarana yang diberikan sangat dibutuhkan warga terdampak bencana. Ini akan menunjang pemulihan sehingga mereka bisa mandiri,” ujar Muhidi. Ia mendorong pemerintah daerah segera mendata kebutuhan agar pembangunan BLKK sesuai dengan kondisi lapangan.
Sementara itu, Menteri Yassierli menegaskan bantuan ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. “Pemulihan pascabencana adalah kerja bersama. Keberhasilan program ditentukan oleh sinergi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat,” katanya.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut. Menurutnya, dampak bencana November 2025 tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memukul sektor ketenagakerjaan. “Program Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri sangat relevan untuk mendorong kebangkitan ekonomi lokal. Sumbar memiliki lebih dari 700 ribu UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sumbar berkomitmen mengawal pelaksanaan seluruh program agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat terdampak. (*)
