Pekanbaru – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat, Syawal, menekankan pentingnya implementasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dalam upaya meningkatkan kemajuan ekonomi nagari-nagari di Sumbar. Hal ini disampaikan Syawal di sela-sela kunjungan studi banding Komisi I DPRD Sumbar ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Catatan Sipil (PMDUKCAPIL), Kamis (6 Februari 2025).
Syawal menyayangkan belum optimalnya kesempatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memajukan nagari-nagari, terutama melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), meskipun terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
Lebih lanjut, Syawal menyatakan bahwa program BKK di Provinsi Riau telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam perkembangan pembangunan desa, terutama dalam meningkatkan status Desa Mandiri. Berdasarkan pemaparan Dinas PMDUKCAPIL, program BKK Desa dari Pemerintah Riau telah mencapai prestasi yang cukup bagus dengan pertumbuhan Desa Mandiri yang tinggi dan peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM).
“Kita meminta dan mengingatkan pemerintah daerah Sumbar, seyogyanya pergub BKK Sumbar dapat segera dibentuk dalam memajukan pembangunan nagari terutama menunjang kemajuan ekonomi nagari lewat BumNag,” himbaunya.
Syawal juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk kepentingan pembangunan nagari.
Dalam kegiatan studi banding tersebut, hadir juga utusan Dinas PMD Sumbar, Plt Biro Pemerintahan dan Kesra, kabag persidangan setwan DPRD Sumbar, dan anggota Komisi I, termasuk Wakil Ketua Komisi I Abdul Rahman, Sekretaris Komisi I Bagas Nasution, Masrial, Hj. Aida, Indra Catri, dan Zuldafri Darma. Syawal berharap pertemuan ini dapat mendorong implementasi kebijakan yang lebih efektif untuk memajukan nagari di Sumatera Barat. (***)
