PADANG,KLIKSIAR — Di balik keheningan ruang audiensi DPRD Sumatera Barat, angka 1.200 kasus kekerasan terhadap perempuan tak lagi sekadar statistik. Ia adalah jeritan yang tak terdengar, luka yang tak terlihat, dan tanggung jawab yang tak bisa lagi ditunda.
Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, datang bukan membawa laporan, tapi membawa kegelisahan. “Angka ini belum termasuk perceraian dan kasus tersembunyi yang tak tercatat. Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya soal fisik, tapi juga soal sistem yang membiarkan,” tegasnya saat bertemu Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa, Rabu (27/8).
Komnas Perempuan tak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa tiga isu utama yang harus jadi agenda bersama:
– Kekerasan dalam rumah tangga dan sosial
– Ruang perjumpaan antar kelompok untuk mencegah konflik
– Perlindungan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam
Dahlia menyebut Sumatera Barat punya modal sosial yang besar: budaya lokal yang menjunjung nilai toleransi. Tapi modal itu tak akan berarti jika suara perempuan tetap dikecilkan dalam proses pembangunan.
“Kami ingin ruang yang sehat untuk perjumpaan, bukan ruang yang penuh prasangka. Suara perempuan harus ada dalam pembangunan damai,” ujarnya, tanpa basa-basi.
Iqra Chissa, politisi muda yang kini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Sumbar, tak menampik urgensi itu. “Kita tidak bisa membiarkan angka ini terus naik. DPRD Sumbar berkomitmen mendorong kebijakan yang berpihak pada perempuan,” katanya.
Tapi Iqra juga tahu, regulasi saja tak cukup. “Edukasi dan pengawasan di tingkat keluarga dan komunitas harus diperkuat. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua,” tambahnya.
Rekomendasi yang disusun DPRD Sumbar, kata Iqra, lahir dari konsultasi dengan masyarakat sipil dan pemerintah daerah. Ia menutup audiensi dengan satu kalimat yang tak hanya retoris: “Ini bukan isu perempuan. Ini isu kemanusiaan. Ini soal Sumatera Barat yang harus aman dan inklusif bagi semua.”
