PADANG,KLIKSIAR — Penanganan sedimentasi Sungai Batang Idas di Kelurahan Baringin, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, mulai mendapat perhatian serius melalui langkah tanggap darurat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Provinsi Sumatera Barat.
Pengerjaan pengerukan sedimentasi tersebut merupakan tindak lanjut aspirasi masyarakat yang diperkuat oleh Anggota DPR RI Komisi VI, H. Rahmat Saleh, S.Farm., M.IP., melalui Tenaga Ahli (TA) beliau, Dedi Putra, yang kemudian dikoordinasikan dengan Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat.
Respons tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat Kelurahan Baringin karena kondisi sedimentasi Sungai Batang Idas selama ini menjadi salah satu kekhawatiran warga, terutama ketika hujan deras turun dan debit air meningkat.
Untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan sesuai kondisi yang dihadapi masyarakat, Kabid Sungai Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat, Edola Duawangga, turun langsung meninjau pengerjaan tanggap darurat pengerukan sedimentasi di Sungai Batang Idas.
Kunjungan lapangan tersebut turut didampingi Kasi Trantib Kecamatan Lubuk Kilangan, Tim Dubalang Kota Padang wilayah Lubuk Kilangan, Lurah/Sekretaris Lurah Baringin, Ketua LPM Baringin, serta jajaran RW dan RT Kelurahan Baringin.
Kasi Trantib Kecamatan Lubuk Kilangan menyampaikan apresiasi positif atas respons cepat Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat dalam menindaklanjuti persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Atas nama Kecamatan Lubuk Kilangan, kami mengapresiasi respons cepat Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat. Penanganan tanggap darurat ini sangat berarti bagi masyarakat, khususnya dalam mengurangi risiko akibat sedimentasi di bantaran Sungai Batang Idas,” ujarnya.
ASPIRASI MASYARAKAT DIPERKUAT DI TINGKAT PUSAT
Ketua LPM Kelurahan Baringin, Jamal Febrianto, SH, juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah ikut mendorong terealisasinya pengerjaan tersebut.
Menurut Jamal, perhatian dan penguatan dari H. Rahmat Saleh, S.Farm., M.IP., melalui TA Dedi Putra, menjadi salah satu bagian penting dalam mengawal aspirasi masyarakat hingga mendapat respons dari pemerintah provinsi.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak H. Rahmat Saleh, S.Farm., M.IP., melalui TA beliau, Dedi Putra, yang telah ikut memperkuat dan mengawal aspirasi masyarakat Baringin terkait kondisi Sungai Batang Idas. Terima kasih juga kepada Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat yang telah merespons dengan cepat melalui langkah tanggap darurat ini,” ujar Jamal.
Ia berharap penanganan tersebut tidak berhenti pada pengerjaan tanggap darurat, tetapi dapat dilanjutkan melalui program yang lebih permanen dan terintegrasi dengan instansi terkait.
“Ini tentu baru langkah awal. Kami berharap ke depan dapat ada sinergi lintas instansi untuk penanganan lanjutan, sehingga aliran Sungai Batang Idas benar-benar kembali normal dan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat,” katanya.
Menurutnya, persoalan Sungai Batang Idas bukan hanya menyangkut kelancaran aliran air, tetapi juga berkaitan langsung dengan keselamatan permukiman dan perlindungan lahan pertanian masyarakat.
“Harapan kami, permukiman warga aman, lahan pertanian juga terlindungi dari ancaman tergerusnya aliran sungai. Yang paling penting, ketika hujan turun masyarakat tidak lagi was-was dan cemas terhadap ancaman banjir,” ujarnya.
Jamal menegaskan, terealisasinya pengerjaan tanggap darurat tersebut merupakan hasil dari sinergi berbagai pihak. Aspirasi masyarakat disampaikan dan dikawal bersama, kemudian mendapat respons dari pemerintah melalui Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat.
“Terima kasih kepada semua pihak dan stakeholder yang telah memberikan dukungan. Semoga sinergi seperti ini terus terjaga. Aspirasi masyarakat tidak akan berarti tanpa pengawalan dan kolaborasi, dan hari ini kita melihat bagaimana sebuah aspirasi bisa diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata,” tutupnya.
Masyarakat Kelurahan Baringin berharap pengerjaan tanggap darurat ini menjadi pintu masuk bagi penanganan Sungai Batang Idas secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan, demi menjaga keselamatan warga, melindungi lahan pertanian, serta mengurangi risiko banjir di kawasan tersebut. (*)
