PADANG,KLIKSIAR – Pembangunan lanjutan jalan tol di Sumatera Barat kian redup. Rencana besar itu rebah ke tanah, tersendat oleh sikap masyarakat terhadap tanah adat. “Batalkan saja, tak usah ada tol lagi, meranalah kampung kita ini, suka hatilah,” ujar tokoh masyarakat Masful dalam wawancara di Padang, Sabtu (18/7). Ia menilai, bila tol tetap dibangun, sebaiknya diarahkan ke Tanah Datar.
Masful mengingatkan lambannya proyek infrastruktur di Sumbar. “Ingat By Pass Padang panjangnya 25 Km, siapnya 25 tahun. Ingat tol Padang–Sicincin, satu karton obat nyamuk jombo kita ditinggal Riau,” katanya. Menurutnya, kelemahan ada di pemerintah daerah yang tidak memahami kebudayaan, sosiologi, dan kebiasaan rakyat. “Paling fatal, tidak memikirkan ekonomi,” tegasnya.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyatakan daerahnya siap menyambut tol. “Jangan ganggu kampung kami. Tanah Datar dan Solok perlu lebih maju,” ujarnya.
Wartawan senior Adrian Tuswandi menyoroti cara komunal masyarakat Sumbar membaca pembangunan. “Kadang orang yang paling tahu ilmunya justru berselimut di balik adat,” katanya. Tanah ulayat, menurutnya, kuat menjaga namun lengah dimanfaatkan. Padahal dalam pepatah-petitih Minangkabau, adat juga memerintahkan membuka lahan untuk sawah dan ladang.
Wartawan Khairul Jasmi menilai persoalan berpangkal pada cara memandang adat. “Adat menjaga ulayat, tapi adat memberi pintu keluar dan tidak dimanfaatkan. Pemimpin saja tidak tahu soal itu,” ujarnya.
Ungkapan “kami tak makan tol, tak makan infrastruktur” muncul dari masyarakat. Padahal, kata Khairul, tol sama halnya dengan saluran irigasi: tanpa itu, hasil pertanian sulit sampai ke pasar.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekonomi Sumbar pada 2025 hanya tumbuh 3,37 persen, turun dari 4,37 persen pada 2024. Pertumbuhan triwulan II 2025 tercatat 3,94 persen, terendah se-Sumatera. Triwulan III melambat ke 3,36 persen, dan triwulan IV tinggal 1,69 persen akibat bencana. Padahal awal 2010-an, pertumbuhan Sumbar masih di atas 6 persen.
Sementara itu, kiriman uang perantau Minang melalui perbankan mencapai Rp14,2 triliun pada 2023, naik dari Rp13,4 triliun setahun sebelumnya. Jika dihitung semua jalur, nilainya lebih dari Rp20 triliun setahun. Dana itu sebagian besar habis untuk konsumsi keluarga, bukan usaha. Tanah yang ditinggalkan tetap tidur.
Khairul Jasmi menekankan, jalan keluar sebenarnya tersedia. Bila sawah dan ladang produktif terkena tol, trase bisa dipindah, ganti rugi disepakati, atau ditempuh skema saham. “Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu disusun ulang, dengan syarat benar-benar dilaksanakan. Jangan berhenti saat masalah muncul lalu tanah ulayat yang disalahkan,” katanya.
Ia menegaskan, tugas utama di Minangkabau adalah maksimalisasi tanah adat. Bila tidak dikerjakan, wacana Daerah Istimewa Minangkabau akan terus mengintai. “Yang salah bukan tanah ulayat, melainkan pengelola dari nagari sampai provinsi,” tutupnya. (*)
