PADANG,KLIKSIAR— Mendorong keterbukaan sebagai napas pembangunan, Ketua Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang, Yuliadi Chandra, mengajukan dua agenda penting: pembentukan Komisi Informasi (KI) dan penguatan status “Padang Informatif.” Gagasan itu ia sampaikan langsung dalam audiensi bersama Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Rumah Dinas Wali Kota, Kamis sore, (26/5/2025).
“Program unggulan Wali Kota tidak akan berjalan maksimal tanpa arsitektur informasi yang terbuka dan akuntabel,” ujar Chandra. Menurutnya, keterbukaan informasi publik (KIP) bukan semata pelengkap demokrasi, melainkan keniscayaan dalam membangun kepercayaan publik.
Ia berharap, semua data dan proses pembangunan yang berjalan di Pemerintah Kota Padang dapat diterima publik secara utuh dan transparan. “Kami ingin informasi pembangunan disampaikan sampai ke pintu rumah warga,” ucapnya.
Fadly Amran menyambut gagasan tersebut. Ia menekankan pentingnya menjadikan media sebagai mitra kritis dalam perjalanan kota. “Transparansi tidak bisa setengah hati. Kalau kita ingin membangun Padang yang lebih baik, buka semua prosesnya,” kata Fadly.
Fadly juga menegaskan komitmen menjaga keterbukaan demi mendukung program-program prioritas kota. “Kalau masyarakat ikut mengawal, pembangunan akan lebih terarah. Pemerintah tak bisa berjalan sendiri,” tambahnya.
Dorongan pembentukan Komisi Informasi tingkat kota ini menjadi catatan strategis di tengah upaya memperluas ekosistem keterbukaan yang lebih terstruktur dan mengakar di daerah. PJKIP menegaskan akan terus mengawal agar Padang tak hanya dibangun, tapi juga dijaga dengan informasi yang berpihak pada publik. (***)
