PADANG,KLIKSIAR – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Padang terus diperkuat. Selain memastikan pemenuhan gizi bagi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya, program prioritas nasional tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha dan produsen lokal dalam rantai pasok pangan.
Hal itu ditegaskan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (17/6).
Rapat tersebut dihadiri Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wilayah Kota Padang Utami Yuliani Amir yang mewakili Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru, Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Sumbar Ikrar Abdi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Dessi Febriyanti, serta sejumlah pimpinan OPD, kepala SPPG, dan yayasan mitra.
Menurut Fadly Amran, keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh operasional dapur, tetapi juga didukung oleh sistem pendataan yang akurat, mulai dari kebutuhan masing-masing SPPG, ketersediaan bahan baku, hingga pola distribusi dan respons masyarakat terhadap program tersebut.
“Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas,” tegas Fadly.
Ia juga mendorong seluruh SPPG di Kota Padang untuk mempersiapkan diri menghadapi sistem penilaian atau grading dari Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, seluruh dapur MBG harus memenuhi standar terbaik dari aspek mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan hingga tata kelola operasional.
Lebih jauh, Fadly menekankan pentingnya standardisasi rantai pasok bahan baku agar pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan dan peternak lokal dapat menjadi bagian dari ekosistem pemasok pangan yang memenuhi standar MBG.
“Dengan demikian manfaat program ini tidak hanya dirasakan penerima manfaat, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat secara lebih luas,” ujarnya.
Fadly juga meminta Perumda Air Minum dan OPD terkait memastikan seluruh dapur SPPG memiliki akses air bersih yang memadai. Selain itu, ia mengingatkan seluruh yayasan dan pengelola SPPG agar mematuhi ketentuan daerah terkait pembangunan gedung dan pemanfaatan lahan.
“Saya berharap pembangunan dan pengembangan SPPG berjalan sesuai aturan. Program prioritas tetap harus berjalan, namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan,” tegasnya lagi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang yang juga Sekretaris Satgas MBG Kota Padang, Alfiadi, mengatakan evaluasi pelaksanaan MBG dilakukan secara rutin dan komprehensif setiap bulan.
Evaluasi tersebut mencakup seluruh aspek, mulai dari penyediaan bahan baku, operasional dapur, hingga pelayanan kepada penerima manfaat.
Ia menyebutkan, hingga saat ini sebanyak 72 SPPG telah beroperasi di Kota Padang atau sekitar 75 persen dari target 96 SPPG. Pemerintah Kota Padang menargetkan kekurangan 24 SPPG dapat terpenuhi dalam dua hingga tiga bulan ke depan.
“Hingga saat ini pelaksanaan MBG di Kota Padang berjalan relatif baik. Kita terus mengawal kualitas pelaksanaannya. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat Program Unggulan Padang Juara,” pungkas Alfiadi. (*)
