Padang, Kliksiar– Fadly Amran tak ingin ada anak yang tumbuh dalam ketakutan. Ia tahu, kekerasan terhadap anak bukan sekadar angka dalam laporan statistik, tapi luka yang bisa membekas seumur hidup.
Di hadapan peserta Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Balai Kota Padang, Selasa, (6/5/2025).
Wali Kota Padang itu menegaskan bahwa perlindungan anak tidak boleh hanya menjadi tugas pemerintah dan aparat.
“Kita harus turun tangan bersama-sama. Tidak bisa hanya pemerintah, tidak bisa hanya Forkopimda. Warga, guru, organisasi perempuan semua harus ikut berperan,” ujar Fadly.
Ia mengingatkan bahwa banyak kasus kekerasan terhadap anak terjadi dalam sunyi, di rumah, di lingkungan terdekat. Anak-anak sering kali tak berdaya, tak tahu ke mana harus mengadu.
Fadly berkisah tentang pertemuannya dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Dari sana, muncul gagasan untuk memperkuat peran warga dan guru dalam Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
“Kalau ada tanda-tanda, kita harus bergerak. Guru bisa melihat perubahan perilaku anak didiknya. Tetangga bisa peka terhadap kondisi anak di sekitar mereka. Ini bukan cuma kerja pemerintah, ini kerja kita semua,” katanya.
Ia meminta organisasi perempuan seperti Bundo Kanduang dan Srikandi untuk tidak hanya aktif dalam pelestarian adat dan budaya, tapi juga dalam mengawal hak-hak anak dan perempuan agar mereka terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi.
“Kota ini harus aman bagi anak-anak kita. Tidak boleh ada yang menderita karena lingkungan yang gagal melindungi mereka,” tegasnya.
Komitmen ini bukan hanya retorika. Pemko Padang siap memperkuat kebijakan perlindungan anak, membangun sistem yang lebih responsif, serta meningkatkan sosialisasi agar masyarakat lebih sadar dan mau bertindak.
“Kalau kita diam, kita juga turut bersalah,” pungkasnya. (***)
