Padang – Dunia digital telah membawa arus informasi yang melaju tanpa kendali. Akademisi Universitas Andalas, Ilham Adelano Azre, mengingatkan bahwa di tengah derasnya arus tersebut, masyarakat harus mampu menjadi benteng terakhir melawan hoaks dan disinformasi.
Pesan ini mengemuka dalam Latihan Peningkatan Kemampuan (Latkatpuan) yang digelar oleh Direktorat Intelkam Polda Sumatera Barat, Selasa pagi, ( 29/4 ).
Dalam forum yang mempertemukan wartawan, mahasiswa, dan masyarakat ini, Azre menyoroti bagaimana media sosial telah menjadi medan pertarungan bagi kebenaran dan kepentingan.
Media Sosial dan Ancaman Informasi Tanpa Saringan
Dalam paparannya, Azre menegaskan bahwa perbedaan utama antara media sosial dan media pers terletak pada proses verifikasi informasi. Media pers memiliki mekanisme penyaringan yang ketat melalui redaktur, sementara media sosial memungkinkan informasi tersebar tanpa kontrol.
“Di media pers, berita harus diuji sebelum diterbitkan. Tapi di media sosial, informasi bisa langsung viral tanpa melewati proses verifikasi. Ini adalah tantangan besar bagi kita semua,” ujar Azre.
Ia mengingatkan bahwa informasi yang tidak terkontrol dapat menjadi alat manipulasi, mempengaruhi opini publik tanpa dasar yang jelas. Oleh karena itu, masyarakat harus berperan aktif dalam memilah dan menyaring berita yang mereka konsumsi.
Sinergi Polri dan Publik untuk Stabilitas Nasional
Kompol Lija Nesmon dari Subdit I Intelkam Polda Sumbar menambahkan bahwa stabilitas keamanan tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga pada kesadaran masyarakat. Polri, katanya, bertanggung jawab untuk menindak segala bentuk ancaman, termasuk narkoba, korupsi, terorisme, dan radikalisme.
“Keamanan adalah jaminan bagi pembangunan. Tanpa stabilitas, mustahil kita bisa berbicara tentang kesejahteraan dan keadilan sosial,” ujar Lija.
Ia menekankan bahwa Program Asta Cita hanya bisa berhasil jika seluruh elemen bangsa bersinergi, memastikan informasi yang beredar mendukung keharmonisan sosial, bukan malah memecah belah masyarakat.
Mahasiswa dan Wartawan: Pilar Kesadaran Publik
Ketua Forum Wartawan Parlemen Sumbar, Novrianto, juga menegaskan bahwa wartawan memiliki tanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. “Media harus menjadi pembawa fakta, bukan sekadar menyampaikan apa yang ingin didengar,” katanya.
Di sisi lain, mahasiswa diharapkan mampu menjadi katalis perubahan, menyalakan kesadaran kritis yang bisa membentuk opini publik berdasarkan kajian ilmiah dan data yang valid.
Melangkah Bersama Mengawal Asta Cita
Latkatpuan ini menjadi ruang refleksi bagi semua peserta, mempertemukan berbagai perspektif demi satu tujuan: menjaga ketertiban informasi dan keamanan bangsa. Azre berharap bahwa upaya ini tidak berhenti di diskusi, tetapi berlanjut menjadi gerakan sosial yang lebih luas.
“Hoaks bukan hanya soal berita palsu. Ia bisa menjadi alat untuk mengendalikan opini dan melemahkan kebijakan yang sebenarnya bertujuan baik. Masyarakat harus selalu berpikir kritis,” tutup Azre. (Grp)
