JAKARTA,KLIKSIAR– Ikatan Wartawan Online (IWO) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menutup bandara ilegal yang beroperasi di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah. Selain itu, IWO juga meminta agar dilakukan pengusutan terhadap dugaan keterlibatan pejabat negara yang memiliki saham di perusahaan tersebut.
Ketua Umum IWO, Teuku Yudhistira, dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/11), menyebut keberadaan bandara pribadi tanpa pengawasan negara sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan nasional.
“Bandara ilegal di kawasan IMIP ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi sudah masuk kategori ancaman terhadap kedaulatan negara. Presiden harus segera bertindak tegas,” ujar Yudhistira.
Ia menambahkan, sinyal keberadaan aktivitas ilegal di kawasan tambang Morowali sebenarnya sudah lama tercium. Bahkan, menurutnya, Presiden Prabowo sendiri pernah menyuarakan soal kebocoran pendapatan negara sejak Pilpres 2019.
“Pak Prabowo tentu tidak akan bicara soal kebocoran kalau tidak punya data. Hanya saja, mungkin saat itu belum saatnya bertindak,” katanya.
Lebih lanjut, IWO mengungkap hasil investigasi internal yang mengindikasikan adanya keterlibatan pejabat tinggi negara dalam kepemilikan saham di IMIP. Yudhistira menilai, dengan kekuatan institusi negara seperti Polri, Kejaksaan, BIN, BAIS, hingga KPK, seharusnya Presiden bisa mengusut tuntas dugaan tersebut.
“Ini bukan hanya soal pendapatan negara yang bocor karena tidak adanya pengawasan di bandara. Tapi juga potensi kejahatan lain seperti penyelundupan narkoba dan perdagangan orang yang bisa terjadi secara masif,” tegasnya.
Menurut Yudhistira, peredaran narkoba di Morowali kini meningkat tajam dibandingkan beberapa tahun lalu. Ia meminta Kementerian Imigrasi, Polri, BNN, dan Bea Cukai untuk turun tangan.
Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun, PT IMIP merupakan konsorsium antara Shanghai Decent Investment Group (49,69%), PT Sulawesi Mining Investment (25%), dan PT Bintang Delapan Investama (25,31%). Kawasan industri ini telah beroperasi sejak 2010 dan diresmikan pada 2019 di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin juga menyoroti keberadaan bandara tanpa perangkat negara di Morowali. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai anomali yang membahayakan kedaulatan ekonomi nasional.
“Tidak boleh ada negara di dalam negara,” tegas Sjafrie usai menyaksikan Latihan Terintegrasi TNI di Morowali, Kamis (20/11).
Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline, turut mengungkap bahwa bandara IMIP telah lama beroperasi tanpa pengawasan otoritas negara. Ia menyebut, aparat keamanan pun kesulitan mengakses kawasan tersebut.
“Ini bukan isu baru. Sejak 2014, kebocoran sektor tambang sudah disorot. Tapi yang mengejutkan, ternyata ada bandara yang tidak diawasi negara. Orang dan barang bisa keluar masuk tanpa kontrol,” ujar Edna dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, Senin (24/11).
Edna menilai, pernyataan Menhan Sjafrie merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas. Ia berharap, aparat negara seperti Bea Cukai, Imigrasi, hingga AirNav segera ditempatkan di bandara tersebut.
“Ini soal keselamatan dan kedaulatan. Harus ada kejelasan siapa yang memberi izin bandara itu sejak awal. Jangan sampai pelanggaran ini terus dibiarkan,” pungkasnya. (***)
