PADANG,KLIKSIAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat menggelar rapat paripurna penetapan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Selasa (28/4) di ruang sidang utama DPRD Sumbar.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman, Sekwan Maifrizon, Kabag Persidangan Darul Idris, serta anggota dewan lainnya. Dari pihak Pemprov Sumbar hadir Wakil Gubernur Vasco Ruzeimy bersama jajaran OPD.
Muhidi menegaskan, pembahasan LKPJ merupakan bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Sesuai ketentuan PP Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, DPRD membahas LKPJ dan memberikan rekomendasi sebagai bahan perbaikan ke depan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembahasan dilakukan melalui komisi-komisi bersama OPD mitra kerja, lalu diperdalam oleh Panitia Khusus untuk merumuskan rekomendasi. Hasilnya, DPRD menilai penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 berjalan baik meski menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan bencana hidrometeorologi.
“Secara umum capaian program dan indikator makro ekonomi daerah tercapai, bahkan beberapa melampaui target,” kata Muhidi.
Apresiasi dan Catatan
DPRD memberi apresiasi atas kinerja Pemprov Sumbar, namun tetap mencatat sejumlah kelemahan. Di antaranya pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal, target pendapatan yang tidak tercapai, serta beberapa program yang tidak terlaksana.
Sektor pendidikan, pekerjaan umum, ESDM, pertanian, dan pariwisata juga menjadi perhatian khusus. DPRD meminta pemerintah daerah menyampaikan laporan progres tindak lanjut rekomendasi setiap enam bulan. “Kami berharap tindak lanjut tidak hanya normatif, tetapi benar-benar konkret agar masalah yang sama tidak berulang,” tegas Muhidi.
Pemprov Akui Kekurangan
Wakil Gubernur Vasco Ruzeimy mengakui masih ada kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025. Menurutnya, berbagai tantangan menjadi pembelajaran penting untuk perbaikan ke depan.
“Kami mengharapkan kerja sama yang semakin erat antara pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat,” ujarnya.
Ia optimistis, dengan komitmen bersama, pembangunan Sumatera Barat dapat terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat. (***)
