PADANG,KLIKSIAR– Di tengah derasnya arus informasi digital dan banjir konten tak berfilter, Sumatera Barat bersiap memilih barisan penjaga layar kaca. Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyambut pembukaan seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) periode 2025–2028, dengan harapan yang tak main-main.
“Ini bukan sekadar formalitas lima tahunan,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Minggu (29/6). Ia menekankan pentingnya proses seleksi yang transparan dan profesional demi melahirkan komisioner yang tak hanya paham regulasi, tetapi juga mengerti denyut sosial masyarakat Minang.
Bagi Muhidi, KPID tak cukup hanya mengawasi isi siaran. Ia mesti jadi mitra strategis pemerintah daerah—mengangkat budaya lokal, membangun literasi media, dan mendorong pelaku UMKM agar tidak sekadar jadi penonton dalam panggung penyiaran.
“Kita butuh figur yang tidak gagap teknologi, tapi juga punya akar kuat di tengah masyarakat,” kata dia. Di tengah tantangan disinformasi dan derasnya pengaruh konten luar, Muhidi berharap KPID bisa menjadi penyaring, sekaligus penggerak perubahan.
Ia menutup dengan nada tegas: “Penyiaran harus menjadi ruang edukasi, bukan sekadar tempat hiburan.” (***)
