JAKARTA,KLIKSIAR — Kebijakan iklim yang adil harus melibatkan semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas yang menghadapi risiko lebih besar akibat krisis iklim.
Untuk memperkuat upaya tersebut, MADANI Berkelanjutan mempertemukan 30 perempuan muda dan perempuan penyandang disabilitas dari Jakarta dan Kalimantan Barat dalam workshop IN-CLIMATE CONNECT: Terhubung, Berbagi, dan Beraksi untuk Keadilan Iklim, di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, 12–14 Oktober 2026.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi gerakan lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan hak penyandang disabilitas agar perspektif inklusif terintegrasi dalam kebijakan serta pengambilan keputusan terkait iklim.
Data yang dikutip dari INFORM Climate Change menyebutkan, dari sekitar 23,3 juta penyandang disabilitas, sebanyak 9,9 juta berada dalam kelompok 40 persen masyarakat termiskin. Kelompok tersebut menghadapi risiko kematian hingga empat kali lebih tinggi saat bencana. Sementara itu, perempuan juga menghadapi beban perawatan dan ancaman kekerasan berbasis gender yang memperbesar kerentanan mereka.
Dalam pembukaan kegiatan, Giorgio Budi Indrarto dari Badan Pengurus MADANI Berkelanjutan menegaskan, kelompok rentan bukan berarti lemah, tetapi berpotensi terdampak lebih awal dibandingkan kelompok lainnya.
“Keadilan iklim adalah soal keselamatan semua manusia, tentang bagaimana semua orang mendapat kesempatan yang sama untuk selamat. Kita yang ada di ruangan ini punya kesempatan jauh lebih kecil dibanding yang lain, dan itu tidak adil,” ujarnya.
Menurut Giorgio, diperlukan dukungan dan perlakuan yang tepat agar kesempatan memperoleh perlindungan dapat dirasakan secara merata. Ia berharap workshop ini menjadi bekal bagi peserta untuk memperkuat advokasi dan membangun gerakan lintas isu.
Workshop tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai organisasi masyarakat sipil, di antaranya Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), WALHI, Women Research Institute (WRI), Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI), serta sejumlah organisasi lainnya.
Linarti dari KPI menyoroti ketidakadilan gender yang masih dipertahankan melalui budaya, hukum, dan media. Menurutnya, pendekatan GEDSI penting untuk mengidentifikasi kelompok yang membutuhkan dukungan khusus agar memperoleh kesempatan setara.
Sementara itu, Mahretta Maha dari HWDI menegaskan bahwa hambatan penyandang disabilitas kerap muncul akibat lingkungan, aturan, dan sikap yang belum aksesibel.
“Penyandang disabilitas harus dilibatkan sejak perencanaan hingga evaluasi aksi iklim, bukan dicari ketika butuh peserta,” katanya.
Selama tiga hari, peserta membahas lima topik utama, yakni keadilan iklim berbasis GEDSI, adaptasi berkeadilan, kehilangan dan kerusakan (loss and damage), mitigasi berkeadilan, serta strategi kampanye dan komunikasi publik.
Peserta berasal dari kalangan pemimpin muda berusia 18–35 tahun yang bergerak dalam isu lingkungan, hak masyarakat adat dan komunitas lokal, kesetaraan gender, serta perlindungan penyandang disabilitas, termasuk disabilitas fisik, hambatan penglihatan, tuli, intelektual, dan mental.
Melalui kegiatan ini, MADANI Berkelanjutan berharap terbentuk jejaring organisasi lintas isu dan rencana aksi advokasi bersama. Agenda yang didorong mencakup dukungan terhadap RUU Keadilan Iklim, penerapan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) hingga tingkat daerah, serta pelibatan perempuan muda dan penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan terkait iklim.
Dengan kolaborasi tersebut, keadilan iklim diharapkan tidak berhenti sebagai wacana, tetapi diwujudkan melalui kebijakan dan aksi yang melindungi hak serta keselamatan seluruh masyarakat. (*)
