BUKITTINGGI — Di sela udara sejuk Bukittinggi yang menyelimuti Rabu pagi (2 Juli 2025), Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., bersama jajaran Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar, menapaki langkah serius dalam pengawasan belanja daerah. Kali ini, mereka menyambangi Dinas Pendidikan Wilayah I untuk menelisik realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
Kunjungan itu bukan sekadar seremoni. Di tengah lantai berkeramik dan map dokumen bertumpuk di meja dinas, Muhidi melempar pandang tajam pada detail penggunaan anggaran, khususnya di sektor pendidikan yang kerap menjadi sorotan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar mendarat di ruang kelas, bukan sekadar lewat dalam laporan,” ujarnya.
Dialog intens terjadi antara DPRD dan jajaran Dinas Pendidikan Wilayah I. Mereka membahas capaian program, menjabarkan kendala teknis dan administratif, serta membuka ruang pada kebutuhan strategis yang akan membentuk wajah anggaran tahun berikutnya.
Muhidi menegaskan, fungsi pengawasan dan penganggaran tak berhenti di gedung DPRD. “Transparansi bukan sekadar wacana. Kami harus turun langsung, melihat sendiri, agar akuntabilitas anggaran menjadi keniscayaan,” katanya.
Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 menjadi fokus dalam kunjungan ini. Bagi DPRD, laporan keuangan tak cukup jika tak berjejak nyata dalam kualitas layanan publik, terutama pendidikan.
Kunjungan itu sekaligus menandai konsistensi lembaga legislatif dalam menagih janji anggaran: bahwa pembangunan tak sekadar barisan angka, melainkan tentang memastikan setiap anak Sumatera Barat mendapat pendidikan yang lebih layak. (***)
