Mentawai,—Penilaian Pembangunan Daerah kembali di gelar untuk mendapatkan Pemenang Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai masuk nominasi untuk ajang bergengsi ini. Acara penilaian Tahap II yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat dipimpin Ir.Kuartini Deti Putri, M.Si bersama dengan Tim Penilai Independen yang diketuai oleh Ibu Prof.Dr. Melinda Noer dilakukan secara virtual meeting, jumat 29 Januri 2021 yang dihadiri oleh Kepala Bappeda, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Mentawai, Kepala OPD, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat Mentawai. Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai, Dr. Naslindo Sirait, menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim penilai melalui Bappeda Provinsi atas kepercayaannya kembali Kepulauan Mentawai untuk bisa lolos ketahapan II. Saat menyampaikan paparannya Kepala Bappeda menyampaikan berbagai capaian indikator sosial ekonomi makro Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mengalami perbaikan seperti tingkat kemiskinan yang menurun dari 14,43% pada tahun 2019 menjadi 14,35% pada tahun 2020. Begitu juga dengan Angka Harapan Hidup dari 64,68 tahun pada tahun 2019 meningkat menjadi 64,73 tahun pada tahun 2020. Meskipun pada aspek tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan yaitu dari 2,41 persen tahun 2019 menjadi 3,98 persen pada tahun 2020 terutama diakibatkan Pandemik Covid-19. Pada Tahun 2021 ada 4 prioritas pembangunan di Kepulauan Mentawai antara lain Pencegahan dan Penanganan COVID-19, Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah, Penguatan Infrastruktur dan Kualitas Lingkungan. Terkat dengan konsistensi, kelengkapan, kedalaman dari RKPD Tahun 2021 beliau menyampaikan dalam merumuskan isu strategis, arah kebijakan dan program pembangunan prioritas yang diusung untuk tahun 2021 telah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pada sesi tanggapan dari tim penguji independen, Prof Melinda Noer menyampaikan substansi rencana pembangunan ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi perlu peningkatan pengolahan hasil-hasil pertanian, perikanan agar terwujud perubahan struktur ekonomi Mentawai dari struktur ekonomi primer (pertanian, perikanan) ke arah industri pengolahan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Naslindo Sirait, menyampaikan bahwa dalam mewujudkan transformasi ekonomi ada beberapa prasayarat yang dibutuhkan seperti ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, sarana transportasi, ketersediaan air bersih, dan energi. Prasyarat ini yang masih menjadi hambatan utama, karena itu penyediaan infrastruktur dasar, maupun infrastruktur pendukung ekonomi, masih menjadi program utama Kabupaten Kepulauan Mentawai saat ini, sembari secara simultan Pemerintah Kabupaten Kepuluan Mentawai berupaya menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pemberian stimulus bantuan alat, peningkatan kapasitas wirausaha, dan pengembangan home industry dan pariwisata yang berbasis desa dan berbasis masyarakat, seperti mendorong masyarakat membangun akomodasi seperti home stay, karena Mentawai memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan. Dalam paparan nya, Kepala Bappeda juga menyampaikan
Inovasi yang diajukan dalam kesempatan penilaian PPD tahap II tahun 2021 ini kembali mengusung PLTBm berbahan bakar Bambu di Siberut, ini didasari dari berbagai keunggulan dan kontribusi inovasi ini pada peningkatan ekonomi masyarakat antara lain yang sebelumnya masyarakat tidak ada listrik, dengan pembangkit ini, masyarakat dapat aliran listrik. Selain itu, memberikan pendapatan bagi masyarakat karena sumber bahan bakar bambu adalah milik masyarakat yang dijual ke pembangkit Rp.700 per Kg bambu. dan yang ketiga masyarakat bisa mengembangkan berbagai hilirisasi dengan adanya energi seperti industri tepung pisang, industri pengolahan sagu, pengolahan kayu dan industri berbasis bambu.
Diakhir pemaparannyaDr. Naslindo Sirait, menyampaikan terima kasih kepada seluruh stake holder yang hadir pada acara penilaian penghargaan ini, semoga hasilnya memuaskan dan memberikan dorongan untuk perbaikan perencanaan pembangunan daerah kedepannya. (***)