PADANG,KLIKSIAR-– Pemerintah Kota Padang menggelar pertemuan dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumbar, Rabu (21/1), di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyebut pertemuan itu untuk mencari solusi atas persoalan ketersediaan air bersih yang masih dirasakan sebagian masyarakat pascabencana. “Pelayanan PDAM sudah mencapai 99 persen, meski masih ada kendala tekanan air di beberapa titik. Bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan PDAM, kita harus siapkan alternatif,” ujarnya.
Salah satu opsi yang dibahas adalah pembangunan sumur bor atau sumur komunal. Berdasarkan pendataan, kebutuhan mencapai 228 titik, tersebar di Kuranji (36), Koto Tangah (107), Pauh (48), dan Nanggalo (37). “Kami berharap dukungan Balai untuk pengadaan sumur bor ini sebagai solusi jangka pendek,” kata Fadly.
Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, menyatakan pihaknya siap mendukung penyediaan air bersih di Padang. Ia menyebut dua solusi yang bisa dilakukan, yakni pemasangan pipa SPAM darurat bila sumber air memungkinkan, serta pembangunan sumur bor dengan sistem penampungan seperti yang sudah diterapkan di Padang Pariaman.
Maria menegaskan, pembangunan sumur bor harus dilengkapi sistem penampungan dan sumber energi, termasuk solar panel bila listrik tidak tersedia. “Untuk itu kami minta Pemko menyiapkan lahan yang bersih dan jelas, serta menetapkan pengelola sejak awal,” katanya. (***)
