PADANG,KLIKSIAR – Pemerintah Kota Padang bersama seluruh pemangku kepentingan memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 H. Hal itu dibahas dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota, Kamis (7/5).
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia (BI), Bulog, BPS, Pertamina, pelaku usaha, dan perangkat daerah terkait. “Sesuai arahan Wali Kota, Pemko Padang berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau, terutama menjelang Idul Adha,” ujarnya.
Ia menyebut ada tiga faktor pemicu inflasi, yakni konflik global di Timur Tengah yang berdampak pada harga minyak dan tiket pesawat, meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha, serta fluktuasi biaya distribusi akibat perubahan harga bahan bakar. Sebagai antisipasi, Pemko meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 104 kelurahan bekerja sama dengan Bulog dan BI, serta mendorong urban farming di pekarangan rumah.
Kepala Dinas Pangan Sumbar, Iqbal Ramadi Payana, menyebut stok 12 komoditas pangan strategis di Sumbar masih surplus dan aman. Namun, cabai merah, bawang merah, serta daging sapi dan kerbau tetap perlu diwaspadai. “Stok beras di Kota Padang mencapai 33.506 ton dengan surplus 25 ribu ton dan ketahanan hingga 90 hari. Sementara cabai merah 1.313 ton dengan ketahanan enam hari, dan bawang merah 492 ton dengan ketahanan 12 hari,” jelasnya.
Deputi Kepala Perwakilan BI Sumbar, Andy Setyo Biwado, menambahkan inflasi Sumbar pada April 2026 masih terkendali dengan angka year-on-year 1,97 persen, sesuai target nasional. “Komoditas utama penyumbang inflasi di Padang antara lain angkutan udara, bawang merah, jengkol, minyak goreng, dan laptop. Sementara komoditas yang mengalami deflasi yakni cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, dan emas perhiasan,” ulasnya. (*)
