Jakarta — Nada keras Presiden RI pada rapat kabinet yang salah satunya menyinggung tentang persoalan stimulus dana UMKM mendapat apresiasi dari anggota Komisi VI DPR, Hj, Nevi Zuairina. Meskipun ini harusnya di ketatkan pelaksaanaan dan pengelolaannya dari sejak bulan maret lalu, tapi bila pimpinan negara sudah mulai konsern terhadap saat ini masih lebih baik daripada tidak ada sama sekali.
Pasalnya, menurut Nevi, dari total anggaran sebesar Rp123,4 triliun untuk UMKM, yang semestinya terbagi menjadi program: Subsidi bunga Rp35,2 T; Penempatan dana restrukturisasi Rp78,7 T; Belanja IJP Rp5 T ; Penjaminan modal kerja (stop loss) Rp1 T ; PPh final UMKM Rp2,4 T ; dan Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB Kemenkop dan UKM Rp1 T, berdasarkan keluhan dari berbagai komunitas UMKM di berbagai daerah mereka tidak merasakan bantuan itu sampai atau terasa. Bahkan baru-baru ini tersebar di beberapa media terkait pemerintah mengelontorkan dana 30T melalui perbankan untuk PEN (Penyelamatan Ekonomi Nasional), tapi untuk UMKM porsinya mesti di evaluasi kembali.
“Saya kamis lalu, 25 Juni 2020, pasca rapat kerja dengan KemenKopUKM, menyampaikan kepada pemerintah bahwa ada yang mesti di seriusi pada institusi kementerian yakni, masalah kecilnya anggaran di kementerian, yang kedua rendahnya masalah penyerapan. Dan yang terakhir, realisasi stimulus fiskal penanganan Covid-19 masih rendah dimana salah satunya adalah dukungan untuk UMKM dengan realisasi di angka 0,06%, “, tutur Nevi.
Ia menjelaskan, bahwa berdasarkan Perpres 54 Tahun 2020, KekenkopUKM hanya mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 743,24 miliar, berada di posisi ke 52 dari keseluruhan alokasi anggaran belanja kementerian/lembaga. Mengacu pada data yang dipublikasikan KemenkopUKM serapan anggaran pada 2019 hanya mencapai Rp904 miliar, atau 94% dari pagu anggaran 2019. Penyerapan anggaran KemenkopUKM tahun 2019 harus dijadikan evaluasi, agar penyusunan RKA K/L KemenkopUKM tahun anggaran 2021 di masa pandemi COVID-19 bisa lebih efektif dan tepat sasaran.
Politisi PKS ini siap bersinergi dengan pemerintah berkaitan dengan pengawasan berdasar tupksi kedewanan. Pemerintah mulai dari pimpinan tertinggi hingga aparat di lapangan mesti memahami bahwa PHK sudah banyak dimana-mana. Usaha UMKM banyak yang gulung tikar.
“Stimulus yang angkanya besar-besar ini pada berhenti dimana”, Tanyanya. “Mesti ditelusuri tuntas, anggaran negara ini sedang berhenti atau nyasar. Tindakan tegas untuk memastikan memberi pertolongan kepada rakyat negeri ini. Lebih baik terlambat tapi ada eksekusi, dari pada tidak ada sama sekali”, tutup Nevi Zuairina. (nzcenter)
