PADANG,KLIKSIAR— Rapat evaluasi kinerja OPD Kota Padang, Selasa (8/7/2025), berubah jadi panggung kritik tajam dari Ketua Komisi II DPRD Padang, Rachmad Wijaya. Politikus Gerindra itu tak hanya melayangkan pujian pada OPD yang berhasil memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi juga menyentil keras mereka yang tertinggal jauh di belakang.
“Capaian PAD semester pertama cukup baik, tapi masih ada OPD yang harus segera dibenahi,” ujar Rachmad dari daerah pemilihan Padang Selatan dan Padang Timur, sembari menyebut angka Rp445 miliar sebagai capaian hingga 8 Juli 2025—masih 49,76 persen dari target total Rp894,3 miliar.
Tiga OPD jadi sorotan utama. Dinas Perhubungan baru mencapai 36,88 persen dari target PAD Rp3,39 miliar, sementara Dinas Perdagangan hanya mampu menyerap 24,43 persen dari target Rp12,45 miliar. Dinas Lingkungan Hidup paling tertinggal, dengan realisasi PAD hanya 23,27 persen dari target Rp64,3 miliar.
Rachmad menegaskan pentingnya intervensi serius dari Wali Kota Fadly Amran terhadap OPD-OPD yang kinerjanya stagnan. Ia menyarankan agar Pemko lebih gesit memanfaatkan teknologi dan digitalisasi layanan, tak hanya untuk mempercepat proses pemungutan, tapi juga memastikan transparansi dan efisiensi.
“Kinerja OPD seperti Dinas Pariwisata bisa jadi contoh. Target Rp400 juta mereka tembus hingga Rp495 juta. Ada semangat, ada kerja konkret. Itu yang kita harapkan,” katanya.
Digitalisasi, menurut Rachmad, bukan lagi pilihan. Ia menjadi jembatan antara kritik dan harapan agar Kota Padang bisa melaju lebih cepat sebagai kota modern yang bersih dan kompetitif.
Evaluasi ini bukan sekadar rapat rutin. Di tangan Rachmad Wijaya, ia menjadi alarm bagi birokrasi yang lambat bergerak. Tanpa perbaikan segera, semester kedua bisa jadi peluang yang kembali terlewatkan. (***)
