Padang,Kliksiar— Dalam rangka kegiatan reses masa sidang ketiga tahun 2025, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Iqra Chissa Putra, melakukan kunjungan ke Kampung Melayu, Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, pada Minggu malam (27/7). Lokasi ini merupakan titik kedua yang dikunjungi Iqra dalam rangkaian agenda resesnya.
Meskipun dilaksanakan malam hari dan sempat diguyur gerimis, antusiasme masyarakat begitu tinggi. Lebih dari 200 warga hadir untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi kepada wakil mereka di parlemen.
Beragam persoalan diangkat dalam forum tersebut. Di antaranya keluhan soal banjir akibat meluapnya aliran Banda yang terletak di belakang rumah warga saat musim hujan dengan intensitas tinggi.
“Kami berharap ada penanganan untuk Banda tersebut agar rumah kami tidak lagi terdampak banjir,” ujar Feri Konaldi, salah seorang warga.
Selain itu, warga juga mengeluhkan kondisi sawah yang mengalami kekeringan karena irigasi yang rusak. Mereka meminta agar sistem pengairan di wilayah tersebut segera diperbaiki.
Masalah lainnya termasuk minimnya lampu penerangan jalan, belum tersedianya tempat pembuangan sampah (TPS), serta kebutuhan akan tiang untuk fasilitas Wi-Fi dan akses BPJS gratis bagi masyarakat setempat.
Terkait persoalan Banda, Iqra mengaku sangat mengenal lokasi tersebut. “Dulu saat saya masih muda, saya sering bermain gitar di rumah teman dekat Banda itu. Bahkan pernah menginap di sana. Saya akan perjuangkan agar ada penanganan untuk mencegah banjir,” ujarnya.
Iqra meminta warga untuk menyusun proposal aspirasi agar dapat segera ditindaklanjuti secara administratif. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan kelurahan, khususnya dalam penentuan lokasi TPS, karena hal ini memerlukan analisis lingkungan terlebih dahulu.
Untuk tiang Wi-Fi, Iqra menyampaikan akan melakukan penelusuran lebih lanjut terkait sistem pengadaannya, termasuk kemungkinan subsidi.
Iqra menjelaskan bahwa sebagian aspirasi yang disampaikan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, sementara lainnya berada di bawah Pemerintah Kota Padang. Sebagai contoh, lampu penerangan jalan dan BPJS gratis menjadi tanggung jawab pemerintah kota.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa semua aspirasi akan dikawal dan dikoordinasikan secara maksimal dengan pemerintah terkait. “Untuk program BPJS gratis, Pemko Padang telah menyediakan layanan bagi warga pemilik KTP Kota Padang. Mereka cukup menunjukkan KTP saat datang ke fasilitas kesehatan,” jelasnya.
Di hadapan masyarakat, Iqra menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan reses adalah menjaring kebutuhan dan masukan masyarakat untuk kemudian diusulkan menjadi bagian dari program pembangunan.
Untuk memastikan pengelolaan aspirasi berjalan efektif, Iqra didampingi oleh tiga tenaga ahli yang berfokus pada sektor pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur.
(***)
