Padang,Kliksiar— Ruang rapat di kompleks DPRD Sumatera Barat kembali ramai, Senin siang (16/6). Di kursi-kursi panjang yang menghadap ke meja kayu besar, Panitia Khusus (Pansus) RPJMD 2025–2029 duduk berdiskusi dengan perwakilan pemerintah daerah. Mereka tak sekadar membahas program, tapi masa depan Sumatera Barat lima tahun ke depan.
Ketua Pansus, Indra Catri, berbicara dengan nada serius. Ia tahu, waktu pembahasan terbatas, tapi ekspektasi terhadap dokumen ini tak boleh dilonggarkan. “RPJMD ini bukan sekadar formalitas perencanaan. Ia adalah arah, kompas yang akan menggerakkan kebijakan setiap OPD,” kata Indra.
Menurut dia, kolaborasi strategis dengan eksekutif menjadi bagian penting dari proses sinkronisasi. Visi besar yang ditetapkan Sumbar Madani, Unggul, dan Berkeadilan harus diturunkan ke dalam kebijakan nyata dan terukur.
Delapan misi utama ditetapkan sebagai jangkar pembangunan. Mulai dari layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, ketahanan pangan, pemberdayaan nagari, hingga reformasi birokrasi. Setiap misi disusun bukan hanya sebagai janji politik, tapi sebagai tanggapan terhadap tantangan struktural yang selama ini membelit daerah.
Pansus menargetkan pembahasan rampung sesuai tenggat yang diatur perundang-undangan. “Kami tidak ingin ada celah bagi ketidaksesuaian atau multitafsir. Semua disusun berbasis data dan kebutuhan aktual masyarakat Sumbar,” ujar Indra.
Di balik pembahasan yang terlihat teknis, Pansus meyakini dokumen RPJMD bisa menjadi instrumen perubahan—bukan hanya deretan tabel belanja dan kegiatan. Seperti harapan mereka, kerja teliti hari ini bisa membuka jalan bagi Sumatera Barat yang lebih adil dan berkelanjutan.
(***)
