PJKIP Padang Mendorong Transparansi, Menggugah Balaikota

oleh -563 Dilihat
oleh

PADANG,Kliksiar — Audiensi yang berlangsung Kamis, 26 Juni 2025, antara Walikota Padang Fadly Amran dan jajaran Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang menguak lebih dari sekadar basa-basi kemitraan. Pertemuan itu menjadi sorotan atas keseriusan pemerintah kota membuka lebar akses informasi publik.

Hadir dalam audiensi itu Ketua PJKIP Kota Padang Yuliandri Candra, Sekretaris Arief Budiman Efendi, serta pengurus inti. Dua penasihat PJKIP, Saribulih dan Zamri Yahya, turut menyimak. Turut pula Ketua PJKIP Sumbar Almudasir, bersama tokoh keterbukaan informasi yang juga Dewan Pengawas LKBN Antara, Adrian Tuswandi.

Wali Kota Fadly Amran didampingi Kepala Diskominfo Boby Firman, Kabag Prokompin Tommy TRD, serta jajaran perangkat dinas lainnya.

Di hadapan para pengurus PJKIP, Fadly mengumandangkan komitmen terhadap transparansi. “Kami ingin informasi publik sampai ke pintu rumah warga, dari pucuk hingga ke akar,” ucapnya, seraya menekankan target menjadikan Padang sebagai Kota Pintar dan Kota Sehat dalam level tertinggi nasional.

Ia menegaskan keterbukaan mesti hadir sejak tahap perencanaan. “Kritik tak hanya untuk hasil akhir. Kami siap dikritik dari proses awal,” katanya.

Pernyataan itu mendapat respons positif dari Almudasir yang menyatakan siap membantu mendiseminasikan informasi program unggulan Wako–Wawako secara masif ke publik.

Namun, sorotan tajam datang dari penasihat PJKIP Padang, Zamri Yahya. Ia menyoroti masih adanya kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang alergi terhadap permintaan informasi publik.

“Kalau ogah terbuka, lebih baik dievaluasi. Kita tahu pesan Rasulullah: serahkan urusan kepada ahlinya, jika tidak, kehancuran menanti,” ujar Zamri, mengutip hadis yang kerap dibacakan di mimbar Jumat.

Zamri juga mengingatkan bahwa dana infrastruktur yang diajukan Pemko ke DPRD sangat besar. “Saya harap penggunaannya transparan. Jangan sampai ketika dikonfirmasi, para kepala OPD justru bungkam,” katanya.

Menurut dia, dana infrastruktur yang melimpah itu mesti menyasar persoalan mendasar: memperbaiki jalan berlubang, menangani banjir, dan memperindah ruang hijau kota. Tujuannya jelas: menjadikan Padang kota yang nyaman, transparan, dan layak huni. (***)